MPR Gelar Jalan Santai Rayakan Ulang Tahun ke-73

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR, Zulfikfli Hasan saat menghadiri acara Jalan Santai 4 Pilar, rangkaian HUT MPR ke-73 di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu 25 Agustus 2018. TEMPO/ Fikri Arigi.

    Ketua MPR, Zulfikfli Hasan saat menghadiri acara Jalan Santai 4 Pilar, rangkaian HUT MPR ke-73 di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu 25 Agustus 2018. TEMPO/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merayakan ulang tahun ke-73. Sejumlah acara digelar untuk memeriahkan acara ulang tahun. Salah satunya jalan santai bertajuk "Jalan Santai 4 Pilar" yang berlangsung hari ini.

    Baca juga: Ketua MPR: Melarang #2019GantiPresiden Tidak Sesuai Demokrasi

    Pantauan Tempo, peserta jalan santai mulai berkumpul sejak pukul 06.00. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan pukul 07.00.

    Dihadiri oleh sekitar tiga ribu orang, jalan santai ini turut mengundang berbagai lapisan masyarakat. Internal parlemen, pers, sampai ojek motor yang beroperasi di sekitar komplek parlemen turut hadir.

    Jalan santai ini menempuh rute sepanjang lima kilometer. Treknya mengitari Kompleks Parlemen. Start di gerbang utama dan finish kembali lagi ke titik itu.

    Baca: Ketua MPR Dukung Pemecahan Rekor Senam Poco-poco Terbesar di Dunia

    Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai Indonesia. Karena itu, kata dia, tema yang diangkat adalah empat pilar demokrasi. "Empat pilar ini secara umum konsesi dasar berbangsa dan bernegara," ujarnya, Minggu, 26 Agustus 2018.

    Menurut dia, sosialisasi ini penting pada tahun politik agar masyarakat bisa saling memperkokoh dan mencintai demokrasi Pancasila. "Kami berharap tahun politik ini jangan melahirkan kebencian, apalagi menghalalkan segala cara, dan menghujat. Adu konsep, adu program pileg dan pilpres harus berkualitas," ujar Ketua Umum PAN ini.

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.