KPK Periksa 7 Kepala Daerah di Kasus Dugaan Suap Dana Perimbangan

Reporter

Editor

Amirullah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa tujuh kepala daerah terkait kasus dugaan suap dana perimbangan daerah tahun anggaran 2018.

Baca: Ketua PPP Romy Diperiksa KPK untuk Kasus Dugaan Suap

"Dalam perkara ini, KPK telah memeriksa tujuh kepala daerah," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah saat ditemui di kantornya, Senin, 20 Agustus 2018.

Mereka adalah Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Labuhanbatu Utara Khaerudinsyah Sitorus, dan Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa.

Selian itu, kata Febri, penyidik KPK juga telah memeriksa pejabat daerah Kabupaten Balikpapan, Tasikmalaya, Pegunungan Arfak dan Wai Kanan. KPK juga telah memeriksa sejumlah anggota DPR dan sejumlah politikus. KPK menduga ada hubungan antara pejabat Kementerian Keuangan, dengan Dewan Perwakilan Daerah, dan kepala daerah dalam proses penganggaran dana perimbangan.

Dalam kasus ini KPK menetapkan empat tersangka, yaitu mantan pejabatan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan bekas anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono. Selain itu KPK juga menetapkan dua tersangka lain dari pihak kontraktor yakni Ahmad Ghiast dan Eka Kamaluddin sebagai pemberi hadiah.

Baca: KPK Periksa Ketua PPP Romahurmuziy Sebagai Saksi, Begini Kasusnya

Kasus ini terungkap bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK terhadap Amin di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 4 Mei 2018. Dalam operasi itu, KPK menyita Rp 400 juta dan bukti transfer Rp 100 juta kepada Amin, serta dokumen proposal dari mobilnya. Setelah menangkap Amin, KPK kemudian menangkap Yaya, serta Ahmad dan Eka di lokasi berbeda.

KPK menyangka total uang Rp 500 juta yang diterima Amin adalah sebagian dari suap yang dijanjikan sebesar 7 persen dalam dua proyek di Kabupaten Sumedang bernilai Rp 25 miliar.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

12 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

2 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

2 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

15 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

16 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

19 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.