Sowan ke Jusuf Kalla 1 Jam, Prabowo - Sandiaga Minta Restu

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berjabat tangan dengan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berjabat tangan dengan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo - Sandiaga) bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Rabu malam, 15 Agustus 2018. Ketiganya bercengkerama selama sekitar satu jam di rumah dinas JK, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

    Baca juga: Berniat Temui Jokowi, Prabowo Ingin Demokrasi yang Dewasa

    Prabowo dan Sandiaga datang untuk meminta restu JK. "Sesuai dengan adat istiadat kita bangsa Indonesia, yang muda datang ke lebih senior untuk sowan. Untuk mohon melaksanakan suatu pekerjaan untuk rakyat kita," katanya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku dekat dengan JK. Keduanya saling tukar menukar pandangan.

    Meski pernah bertarung di pemilihan presiden, Prabowo mengatakan punya huhungan yang baik dengan JK. Dia mengatakan persaingan dan kompetisi tak membuat keduanya berhenti bersahabat. "Itulah politik yang baik, demokrasi yang baik," ujarnya.

    Pertemuan antara Jusuf Kalla dengan Prabowo dan Sandiaga dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Selain itu, tampak pengusaha Aksa Mahmud dan anaknya Erwin Aksa.

    Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, menuturkan, pertemuan Kalla dengan Prabowo - Sandiaga diinisiasi Prabowo. "Dari kemarin kalau tidak salah (ada permintaan untuk bertemu)," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.