Gempa Lombok, Pemda NTB Catat Ada 500 KK Terdampak

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga korban gempa mendapatkan perawatan di luar Puskesmas Sembalun Selong, Lombok Timur, NTB, Ahad, 29 Juli 2018.  ANTARA

    Warga korban gempa mendapatkan perawatan di luar Puskesmas Sembalun Selong, Lombok Timur, NTB, Ahad, 29 Juli 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Lombok Timur - Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat Ahsanul Khalik menyebutkan jumlah korban terdampak gempa Lombok yang terjadi pada Ahad pagi, 29 Juli 2018 sebanyak 500 kepala keluarga atau KK.

    "Data sementara yang kami himpun ada 500 KK. Tapi itu pun kami belum berani mengungkapkan angka pastinya. Karena patokan kota kami by name by address," kata Ahsanul di Sembalun pada Ahad.

    Baca: Gempa Lombok, Kementerian PUPR Kirim Tim Data Jalan dan Jembatan

    Ahsanul mengatakan ada tiga kecamatan yang mengalami kerusakan parah akibat gempa berkekuatan 6,4 SR tersebut, yaitu Kecamatan Sambelia dan Kecamatan Sembalun di Kabupaten Lombok Timur, serta Kecamatan Bayan di Lombok Utara. Sampai Ahad malam pukul 20.00 WITA, tercatat ada 16 orang meninggal dunia.

    Gempa berkekuatan 6,4 SR mengguncang Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa pada Ahad pagi. Gempa tersebut berpusat di koordinat 8,26 LS dan 116,55 BT dengan magnitudo 6,4 SR pada kedalaman 10 kilometer dan berjarak 28 kilometer barat laut Lombok Timur. Ratusan rumah dan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

    Baca: Pendaki Asal Malaysia Jadi Korban Tewas Gempa Lombok

    Pemerintah daerah telah menerjunkan Tagana untuk memberikan bantuan dan membuka posko di Lapangan Sajang dan Sembalun Bumbung di Kecamatan Sembalun. "Kalau bantuan sudah kami salurkan, seperti terpal, matras, selimut dan makanan siap saji. Kita juga buka dapur umum di lapangan di Sembalun, Sambelia, dan Bayan," kata Ahsanul.

    Saat ini, menurut dia, kebutuhan pokok korban gempa akan menjadi prioritas dinas sosial sampai beberapa hari ke depan. Ahsanul mengatakan pihaknya juga menyiapkan genset di lokasi pengungsian sebagai antisipasi belum normalnya aliran listrik. "Kami juga berkoordinasi dengan PLN untuk sampaikan kondisi di lapangan terkait listrik, karena memang sejak tadi pagi mati listrik," ujarnya.

    Baca: BMKG Minta Masyarakat Waspada Gempa Lombok Susulan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.