INFO NASIONAL - Pelaksanaan dana desa di Indonesia mendapat perhatian negara-negara lain. Keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai pelaksana program tersebut menjadi sangat penting di mata dunia.
“Saat ini, negara lain menunggu kisah sukses pelaksanaan dana desa. Terbukti beberapa waktu lalu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo diminta berbicara di Forum Internasional IFAD di Roma untuk memaparkan keberhasilan program dana desa,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Anwar Sanusi saat membuka workshop Peningkatan Kapasitas Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Internasional dan Tata Cara Keprotokolan Internasional, Bogor, Senin, 2 Juli 2018.
Baca Juga:
Sejalan dengan pernyataan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Kementerian Desa Bonivasius Prasetya Ichtiarto, tiga tahun terakhir intensitas kerja sama luar negeri di Kementerian Desa meningkat di berbagai sektor, terlibat dalam berbagai forum internasional, dan mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Anwar pun menyambut baik inisiatif diadakannya workshop tersebut.
Menurut dia, dengan hadirnya kementerian yang lebih besar ini, membuat keterlibatan dengan pihak luar negeri pun meningkat, baik secara multilateral maupun bilateral. “Tumbuh kepercayaan dari negara-negara lain, posisi kita menjadi penting, mereka ingin menjalin hubungan atau relasi dengan pemerintah kita,” ujarnya.
Untuk itu, diperlukan kesiapan dukungan administrasi dalam mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan adanya golden opportunity, yaitu keterlibatan kementerian dengan pihak luar negeri. “Mau tidak mau kita berada di orbit global, sehingga kita harus mempersiapkan diri membekali dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan orbit tersebut agar kita tidak terpental keluar dari orbit di mana kita berada,” ucapnya.
Baca Juga:
Menurut Anwar, bukan hanya dukungan keuangan atau politik, melainkan juga dukungan administrasi sangat penting. “Kita harus merasa bangga menjadi bagian dari bangsa yang sedang membangun dengan membangkitkan gerakan pembangunan di tingkat rural (desa), yang kesuksesannya sangat dinanti dunia. Untuk itu, kita harus paham bagaimana menyiapkan letter of intent, memorandum of understanding (MoU), atau letter of agreement dengan negara-negara atau lembaga lain di luar negeri,” katanya.
Naskah kerja sama menjadi sangat penting dan seyogyanya tidak berhenti di atas kertas, tapi komponen dan implikasinya juga harus dipahami. “Jangan sampai MoU kemudian menjadi RIP yang merupakan kepanjangan rest in paper,” ucap Anwar, berkelakar yang disambut tawa hadirin.
Workshop ini diikuti Bagian Hukum dan Ortala di masing-masing kedirjenan dan keprotokolan Kementerian Desa dengan menghadirkan pembicara dan narasumber dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara. (*)
