Jadi Saksi Kasus E-KTP, Aburizal Bakrie Tak Hadiri Panggilan KPK

Reporter

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) saat mengunjungi acara open house Idulfitri di rumah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, 15 Juni 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Aburizal Bakrie, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Selain Aburizal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung, tidak bisa memenuhi panggilan.

"KPK telah menerima surat dari dua saksi yang tidak dapat menghadiri pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan kembali. Aburizal Bakrie sedang berada di luar negeri dan Mulyadi ada tugas lain hari ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Baca: KPK Panggil Yasonna dan Aburizal Bakrie Jadi Saksi Kasus E-KTP

Sementara itu Tamsil Linrung juga meminta penjadwalan ulang karena sedang kunjungan kerja hari ini.

KPK sebelumnya pernah memeriksa Aburizal sebagai saksi dalam kasus e-KTP dengan tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto pada November 2017. Kali ini, Aburizal menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi, yang merupakan keponakan Setya Novanto, serta Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Setya.

Dalam kasus ini, kedua tersangka diduga mengetahui dan ikut mengatur proyek pengadaan e-KTP. Irvanto diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP. Sedangkan Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR.

Baca: Kasus E-KTP, Ganjar Pranowo Mengaku Lega Setelah Diperiksa KPK

 






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

7 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

8 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

9 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

11 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

11 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

12 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

12 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.