Zulkifli Hasan: Ulama Harus Kuasai Ekonomi Hingga Politik

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR memberikan  tausiyah pada pengajian Ramadan di Muhammadiyah Islamic Center, Jalan Cilengsar 10, Sindanglaya, Cipanas, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin, 28 Mei 2018.

    Ketua MPR memberikan tausiyah pada pengajian Ramadan di Muhammadiyah Islamic Center, Jalan Cilengsar 10, Sindanglaya, Cipanas, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin, 28 Mei 2018.

    INFO MPR - Menghadapi tahun politik, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan bangsa yang maju tergantung siapa yang memimpin. Buktinya Singapura bisa maju karena pemimpinnya baik, padahal  Singapura tidak memiliki kekayaan alam.

    "Karena itu kita harus pilih calon pemimpin yang amanah, bukan hanya jujur. Bukan hanya tidak nyatut tapi juga memberikan yang terbaik", kata Zulkifli Hasan.

    Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR saat memberikan  tausiyah pada pengajian Ramadan di Muhammadiyah Islamic Center, Jalan Cilengsar 10, Sindanglaya, Cipanas, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin, 28 Mei 2018.

    Zulkifli melanjutkan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Karena itu, manusia harus memulainya dengan jalan memilih pemimpin yang baik.

    "Dulu, masjid Nabawi itu kecil tapi bisa menjadi pusat perkembangan Islam sehingga mengalahkan Roma dan Persia. Bahkan, setelah itu Islam sangat superior hingga 700 tahun lamanya. Itu terjadi karena para ulama mampu menguasai ilmu, ekonomi dan politik", kata  Zulkifli lagi.

    Karena itu, para ulama harus kembali menguasai ekonomi, politik dan pengetahuan, agar bisa kembali jaya seperti dahulu.

    "Jangan mau lagi dipisahkan, ulama hanya boleh mengurusi pengajian, tidak boleh mengurusi ekonomi, politik dan pengetahuan", kata Ketua MPR, menambahkan.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.