Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Tak Solid : Tetap ke Jokowi Atau ke Prabowo? Sejarahnya....

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 14 April 2018. Ribuan penyuluh agama se-Jawa Tengah yang hadir dalam acara itu merupakan perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.   Foto: Biro Pres Setpres
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 14 April 2018. Ribuan penyuluh agama se-Jawa Tengah yang hadir dalam acara itu merupakan perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Foto: Biro Pres Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Dalam sejarahnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak pernah mendukung Jokowi baik ketika pilkada di Solo maupun di Jakarta dan Pilpres 2014. Hal itu membuat massa di tingkat bawah masih banyak yang mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019.

Hal itu diakui Sekjen DPP PPP Arsul Sani yang secara blak-blakan mengungkapkan adanya perbedaan pandangan di akar rumput partainya dengan di tingkat elite untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

BACA: Mengapa Akar Rumput PPP Tak Solid ke Jokowi ?

Bahkan, kata dia, berdasarkan survei internal partai tersebut, hampir separuh kader masih belum ingin berpaling dari Prabowo Subianto.

"Indikatif survei kami masih sekitar 40% akar rumput PPP belum move on dari Pilpres 2014. Ini kami sikapi secara wajar dan apa adanya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jumat 20 April 2018.

Berdasarkan sejarah panjang PPP, partai yang mengatasnamakan diri ‘Rumah Besar Umat Islam’ itu memang tak pernah mendukung Jokowi, baik di pemilihan Wali Kota Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012 hingga di Pilpres 2014. Pada Pilpres 2014 PPP bergabung dalam poros Prabowo-Hatta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: Survei Cyrus: PPP Paling Dekat dengan Umat Islam 

"Kalau dilihat dari sejarah panjang Jokowi dengan PPP itu kan selalu berhadap-hadapan, bukan mengusung. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian di akar rumput belum menerima Jokowi," ujar Arsul.

PPP yang saat ini berbelok arah mendukung Jokowi punya pekerjaan rumah besar guna untuk meyakinkan seluruh kader menerima Jokowi sebagai capres 2019.

"Ini menjadi kewajiban kami di PPP. Pak Romi dan teman-teman DPP, termasuk saya harus turun ke daerah untuk menjelaskan kenapa hasil Mukernas alim ulama ganti posisi,” ujarnya.

Pada Mukernas, dari awal PPP memang mengusung Jokowi di Pilpres 2019, ujar Arsul.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

8 menit lalu

Prabowo naik GWM Tank 500. (Dok Instagram)
Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian dan nelayan.


FPI Yakin Fufufafa adalah Gibran, Tuntut Pemakzulan Wakil Presiden dalam Reuni Aksi 411

11 menit lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
FPI Yakin Fufufafa adalah Gibran, Tuntut Pemakzulan Wakil Presiden dalam Reuni Aksi 411

FPI percaya dengan klaim Roy Suryo bahwa Fufufafa 99,99% milik Gibran Rakabuming Raka.


Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

18 menit lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.


Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

20 menit lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 5 November 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.


Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

25 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kanan) dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut membahas rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

Menteri Nusron Wahid berjanji akan menyelesaikan konflik agraria secara humanis. Menggunakan pendekatan kemanusiaan.


Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

32 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut membahas rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru untuk wujudkan swasembada pangan yang diharapkan Prabowo Subianto.


Terkini Bisnis: Tom Lembong Akan Praperadilankan Kejaksaan Agung, Profil Chatib Basri

40 menit lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 1 November 2024. Tom lembong kembali menjalani pemeriksaan usai ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini Bisnis: Tom Lembong Akan Praperadilankan Kejaksaan Agung, Profil Chatib Basri

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.


Prabowo Diundang Xi Jinping ke Cina pada 8-10 November

1 jam lalu

Duta besar negara-negara sahabat berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin siang, pada 4 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Diundang Xi Jinping ke Cina pada 8-10 November

Kunjungan Prabowo ke Cina mengawali anjangsana dua pekan kepala negara ke luar negeri.


Pernyataan Basuki Hadimuljono Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala OIKN

1 jam lalu

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono jadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pernyataan Basuki Hadimuljono Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, ia tetap berkoordinasi dengan Jokowi mengenai proyek IKN.


Profil Chatib Basri, Anggota DEN yang Pernah Setuju dengan Rencana Kenaikan Rasio Pajak Prabowo

1 jam lalu

Chatib Basri melambaikan tangan sebelum upacara pelantikan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 November 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik Mari Elka Pangestu menjadi Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional beserta anggotanya Chatib Basri, Haryanto Adikoesoemo, Arief Anshory Yusuf, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Profil Chatib Basri, Anggota DEN yang Pernah Setuju dengan Rencana Kenaikan Rasio Pajak Prabowo

Rekam jejak Chatib Basri, Komisaris Bank Mandiri dan XL Axiata yang kini juga menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional.