Wiranto Minta BNPP Percepat Pembangunan Daerah Perbatasan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menyusuri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Gedung utama PLBN Terpadu Skouw terinspirasi dari desain rumah Tangfa, yaitu rumah adat warga pesisir di daerah Skouw. TEMPO/ Nita Dian

    Warga menyusuri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Gedung utama PLBN Terpadu Skouw terinspirasi dari desain rumah Tangfa, yaitu rumah adat warga pesisir di daerah Skouw. TEMPO/ Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempercepat pembangunan di daerah perbatasan.

    "Pembangunan daerah perbatasan mutlak dilakukan dan dipercepat," kata Wiranto dalam keterangan tertulis saat menghadiri acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Merauke, Papua, pada Senin, 16 April 2018.

    Baca: Jokowi: Masyarakat Kembangkan Ekonomi Pos Lintas Batas Negara

    Wiranto mengatakan, selain untuk memberikan keadilan sosial, pembangunan di daerah perbatasan penting untuk menjaga keamanan negara. "Karena ancaman negara tidak lagi sebatas serangan militer saja," ujarnya.

    Menurut Wiranto, ancaman sudah berubah menjadi serangan yang multidimensional, yang menyasar semua lapisan kehidupan masyarakat. Misalnya serangan narkoba, human trafficking, radikalisme, terorisme, illegal fishing, dan illegal logging. "Semua itu ancaman-ancaman yang melalui perbatasan."

    Baca: Wiranto Akan Cek Pembangunan Perbatasan di Merauke

    Pembangunan daerah perbatasan, kata Wiranto, akan menumbuhkan permukiman penduduk yang akan memperkuat pertahanan nasional.

    Saat ini, menurut Wiranto, perkembangan pembangunan daerah perbatasan kian menggembirakan. Seperti pembangunan jalan-jalan baru dan akses transportasi, baik laut maupun udara. Termasuk pos lintas perbatasan yang dibangun dengan menarik sehingga menjadi suatu kebanggaan baru. "Dulu pos lintas itu kumuh," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.