Gerindra: PAN dan PKB Akan Keluar dari Koalisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno dalam pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno dalam pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa akan masuk ke koalisi Gerindra. "Warna hijau dan biru," kata Arief memberi kode warna partai pemerintah yang akan bergabung ke koalisi Gerindra saat dihubungi Tempo, Sabtu, 14 April 2018.

    Menurut Arief, dua partai itu akan lari dari Joko Widodo menjelang pendaftaran calon presiden. Apalagi, petinggi PAN, Amien Rais, selalu mendukung Gerindra. Sedangkan Demokrat diperkirakannya akan merapat ke kubu Joko Widodo.

    Baca: Pengamat: Gerindra Deklarasi Prabowo untuk...

    Sejauh ini, partai koalisi pendukung Jokowi adalah Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Perindo. Sedangkan, koalisi Gerindra baru ada Partai Keadilan Sejahtera.

    Menurut Arief, koalisi di kubu Jokowi banyak karena ada kecenderungan melakukan strategi penyanderaan untuk memperkuat pemerintahnya, atau melakukan macam-macam hal. Seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang bermasalah saat menjadi menteri karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu menyanderanya.

    Baca: Gerindra Hormati Keputusan Internal PAN Soal...

    Begitu pun dengan PKB. “Muhaimin Iskandar (tersangkut kasus uang di dalam) kardus duren." Kardus durian merupakan tempat uang senilai Rp 1,5 miliar yang ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011. Salah satu terhukum perkara itu, Dharnawati, mengatakan ada imbalan 10 persen dari nilai proyek untuk Kementerian Tenaga Kerja.  

    Pada 25 Agustus 2011, KPK mencokok Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan anak buahnya, bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar itu diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pengusaha Dharnawati terkait dengan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Dharnawati, kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, juga dihukum.

    Simak: Gerindra Klaim Koalisi untuk Prabowo Beres

    Dadong Irbarelawan membuat pengakuan yang memojokkan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan imbalan dari Dharnawati sebesar Rp 1,5 miliar diduga memang akan diberikan kepada Muhaimin.

    Dadong, saat pemeriksaan terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2012, menyebutkan beberapa fakta tentang keterlibatan Muhaimin. Pada Mei 2011, Nyoman memanggil Dadong ke ruangannya. Di dalam ruangan sudah ada Dharnawati dan Dhany S. Nawawi, mantan Staf Khusus Presiden Bagian Tim Penilai Akhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.