Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Abraham Samad: Kasus Terbanyak di KPK Pengadaan Barang dan Jasa

image-gnews
Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri), didampingi mantan ketua KPK Abraham Samad, di gedung KPK, Jakarta, 22 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri), didampingi mantan ketua KPK Abraham Samad, di gedung KPK, Jakarta, 22 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Padang-Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pengawasan APBN 2018 mesti diperketat, terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa. "Sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa," ujar Abraham di Padang, Kamis 22 Maret 2018.

Laporan KPK per 31 Desember 2017 mencatat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Nilai belanja negara untuk APBN 2018 cukup fantastis, yakni Rp 2.220,7 triliun. "Bisa jadi sumber kebocoran jika tak dikelola dengan transparan," kata Abraham dalam kuliah umum di Universitas Negeri Padang dan Universitas Islam Negeri Imam Bojol, Padang.

Baca:

Ia mencontohkan kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp703 miliar. Apalagi kasus megakorupsi KTP elektronik yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun. Nilai korupsi dua kasus itu luar biasa besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Korupsi di sektor barang dan jasa akan mengakibatkan rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangang negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan masyarakat.” Padahal sebagian besar dananya berasal dari masyarakat melalui pajak.

Baca juga:

Abraham meminta agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan uang negara yang sebagian besar berasal dari pajak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

1 jam lalu

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

Staf sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena masih trauma.


Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

1 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

Harun Masiku pernah berada di Jakarta usai jadi buron KPK.


KPK Akan Periksa Lagi Asisten Hasto Kristiyanto Soal Kasus Harun Masiku Hari Ini

1 jam lalu

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni 2024. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
KPK Akan Periksa Lagi Asisten Hasto Kristiyanto Soal Kasus Harun Masiku Hari Ini

KPK jadwalkan pemeriksaan Kusnadi hari ini.


Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?

1 jam lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang tindak pidana korupsi tersangka politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?

Kenapa Harun Masiku sulit ditangkap? Ini penjelasannya


7 Fakta Pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK, Ini Kaitan Sekjen PDIP dengan Kasus Harun Masiku

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku.   TEMPO/Imam Sukamto
7 Fakta Pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK, Ini Kaitan Sekjen PDIP dengan Kasus Harun Masiku

KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, disinyalir untuk melacak Harun Masiku


Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

4 jam lalu

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Reyna Usman, diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

JPU KPK menyatakan Reyna Usman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara korupsi ini.


4 Lokasi Ini Diduga Pernah jadi Tempat Persembunyian Harun Masiku

5 jam lalu

Laki-laki yang diduga Harun Masiku melintas di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020 pukul 17.15 WIB. Foto: Istimewa
4 Lokasi Ini Diduga Pernah jadi Tempat Persembunyian Harun Masiku

Eks kader PDIP Harun Masiku yang buron selama 4,5 tahun sempat terdeteksi berada di sejumlah negara.


Korupsi Pengadaan Lahan untuk DP Nol Rupiah di Pulogebang, KPK Cekal 10 Orang

6 jam lalu

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni 2024. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Korupsi Pengadaan Lahan untuk DP Nol Rupiah di Pulogebang, KPK Cekal 10 Orang

KPK 10 orang yang berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Pulogebang untuk Program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.


Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

8 jam lalu

Kusnadi (tengah) dan tim kuasa hukumnya melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

Pelapor meminta Komnas HAM memanggil pimpinan KPK, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, hingga Kapolri dan kuasa hukum Hasto yang mengetahui peristiwa itu.


KPK Periksa Adik Syahrul Yasin Limpo dalam Kasus TPPU, Telusuri Aset Atas Nama Keluarga

10 jam lalu

Adik mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Andi Tenri Angka Yasin Limpo, usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Andi diperiksa sebagai saksi soal aliran dana dari mantan Menteri Pertanian, SYL yang menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI.TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Adik Syahrul Yasin Limpo dalam Kasus TPPU, Telusuri Aset Atas Nama Keluarga

Tim penyidik KPK melakukan pelacakan dan penyitaan aset Syahrul Yasin Limpo yang diduga berasal dari hasil korupsi di Kementan hingga ke Makassar.