Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri KLHK Tinjau Kesiapan Lokasi Kunjungan Kerja Presiden Jokowi

image-gnews
Menteri KLHK Tinjau Kesiapan Lokasi Kunjungan Kerja Presiden Jokowi
Menteri KLHK Tinjau Kesiapan Lokasi Kunjungan Kerja Presiden Jokowi
Iklan

INFO NASIONAL - Dalam rangka persiapan acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Panen Raya Jagung di Areal Perhutanan Sosial pada Jumat, 9 Maret 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meninjau langsung lokasi yang akan didatangi Presiden di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 

Siti mengatakan pemilihan lokasi di areal Kelompok Tani Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngimbang Makmur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tuban, yang mengembangkan pola tumpangsari tanaman jati dan jagung, sangat tepat. Konsep Perhutanan Sosial terlihat jelas. Di sana, dapat disaksikan tanaman kayu dan tanaman semusim yang tumbuh bersamaan. “Mudah-mudahan ini menjadi contoh baik,” ujarnya, Kamis, 8 Maret 2018.

Siti mengutarakan Presiden Jokowi akan melakukan beberapa agenda, seperti panen raya jagung, menyaksikan pola tumpangsari jagung dan tanaman jati, menyaksikan penjarangan tanaman jati, serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.

Setelah panen raya jagung, Presiden akan menyaksikan tanaman jati serta jagung yang akan dipanen. Setelah itu, Presiden diminta menyaksikan dan memberikan contoh penjarangan pohon jati di depan blok jagung pada areal seluas 7-8 hektare. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden juga akan menyerahkan SK Perhutanan Sosial kepada 13 kelompok tani hutan. Dua kelompok tani hutan dari Bojonegoro sebanyak dua SK dengan luas 1.494,2 hektare sejumlah 1.342 KK. Kemudian tiga SK bagi kelompok tani hutan dari Blitar dengan luas 1.399,6 hektare sejumlah 1.284 KK. Bersamaan dengan itu, juga dilakukan penyerahan SK Perhutanan Sosial bagi petani hutan dari kabupaten Malang sebanyak delapan SK dengan luas 6.092 hektare sejumlah 6.517 KK. Total yang diserahkan 8.975,8 hektare bagi kelompok/LMDH sebanyak 9.143 KK.

“Secara keseluruhan, di Indonesia sudah di-SK-kan 1,46 juta hektare bagi 4.200 kelompok sebanyak 280 ribu KK. Ini adalah kerja bersama, pekerjaan gotong-royong. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak,” ucapnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.