Grace Natalie: Partai Solidaritas Indonesia Ingin Usung Presiden

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PSI Grace Natalie pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketum PSI Grace Natalie pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menargetkan partainya menang di Pemilu 2019. Ia mengatakan target tersebut dikarenakan ia ingin mengusung nama presiden dari partainya sendiri.

    “Target kami menang Pemilu agar bisa mengajukan presiden dari PSI sendiri,” tutur Grace di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ahad malam, 19 Februari 2018.

    Baca juga: OSO Minta Ketua Umum PSI Tak Mengajari Senior Berpolitik

    Menurut Grace, walaupun nama presiden bukan dari partainya, ia ingin mengusulkan nama berdasarkan jejak pendapat dari para kadernya. Karena itu, tutur Grace, partainya perlu mendapatkan 20 persen suara.

    Simak: Pilpres 2019, Peluang Calon Wakil Presiden untuk Jokowi Menghadapi Prabowo

    Grace mengatakan partainya ingin mengusung sistem politik yang anti korupsi. Caranya, menurut Grace, melakukan mekanisme perekrutan kader dan calon legislator yang baik.

    Grace menuturkan, partainya terbuka untuk semua orang yang ingin memperbaiki Indonesia. Ia mengatakan, bagi masyarakat yang ingin menjadi caleg dari partainya tidak akan dimintai uang formulir, uang saksi, atau uang apapun.

    “Mata uang yang berlaku di partai kami adalah kompetensi dan integritas,” tutur Grace.

    Grace mengatakan, sistem rekrutmen ini menjadi strategi yang efektif untuk meraih kepercayaan publik. Ia mengatakan, caleg dari partainya akan diseleksi oleh juri-juri yang independen. Proses perekrutannya pun, kata Grace, akan dikawal secara langsung lewat media.

    Ia yakin dapat memenangkan Pemilu 2019. Hal itu karena, menurut dia, tidak ada satupun partai yang melakukan perekrutan caleg seperti partainya.

    Menurut dia, selama ini publik tidak perah tahu bagaimana mekanisme perekrutan kepala daerah di partai politik senior.“Yang publik tahu hanya ada harganya ada uang mahar. Bagaimana kuta bisa berharap mereka bisa mengabdi untuk rakyat,” tutur Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.