Nawacita di Konfigurasi Bisnis Baru Kehutanan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

    INFO NASIONAL - Potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri pada 2045, dapat menghasilkan devisa sebesar US$ 97,51 miliar per tahun atau setara dengan 8,9 kali devisa pada 2017. Hal ini dapat terwujud melalui konfigurasi bisnis baru kehutanan, yaitu industri berbasis hasil hutan bukan kayu, seperti pengembangan agroforestry, ekowisata, jasa lingkungan, dan bio energi. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono menyampaikan, potensi pemanfaatan hutan ini merupakan bentuk penerapan Nawacita dari sektor kehutanan. Hal itu ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup harus lebih baik, kualitas air, udara, dan land cover, juga harus lebih baik.

    Ia juga menyampaikan perlu kerja sama dengan berbagai pihak, terutama pihak pelaku industri bidang kehutanan untuk melaksanakan pemerataan ekonomi dari sektor kehutanan sambil mendorong produktivitas hutan Indonesia. “Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan beberapa perbaikan regulasi yang disepakati dengan para pelaku usaha. Hal tersebut juga mampu mendorong terciptanya good governance,” katanya.

    Selain hasil hutan kayu, Indonesia sedang menggalakkan produksi hasil hutan bukan kayu, untuk agroindustry yang digarap bersama-sama dengan pertanian, yang alokasinya adalah sekitar 20 persen untuk tanaman kehidupan, sebagian lainnya untuk ekowisata. Salah satu yang cukup berhasil adalah kawasan ekowisata di Danau Toba dan Kalimantan Timur, yang mengembangkan wisata alam orangutan, bekantan, dan hutan pantai. Indonesia juga memiliki potensi biomassa yang sangat besar.

    “Di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), konsep bisnisnya selain mendapat revenue, juga harus dapat menciptakan hutan yang lestari, berkelanjutan, dan berkeadilan. Baik di hutan tanaman, hutan restorasi, dan hutan rakyat, serta mampu menyerap tenaga kerja,” ujar Ketua APHI Indroyono Soesilo. 

    Kondisi sektor usaha hulu kehutanan Indonesia, saat ini menunjukkan penurunan. Dari 260 izin usaha pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan hutan alam yang masih berjalan sebesar 78 persen, sementara izin usaha hutan tanaman dari 292 izin yang ada, sekitar 59 persen masih aktif, serta 16 izin restorasi ekosistem. 

    Bila melihat dari sektor produksinya, ada tren naik bila dibandingkan dengan 2013 ke tahun 2017, produksi kayu bulat lebih banyak dari hasil hutan tanaman yang mencapai 38,8 juta meter kubik pada 2017, sementara dari hutan alam hanya 5,34 juta meter kubik. Hutan tanaman itu bersifat berkelanjutan atau sustainable, artinya apa yang ditebang pasti akan ditanami kembali, karena keperluannya untuk industri dengan sifat produksi massal (mass production). 

    Sementara sepanjang 2012-2016, penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor kayu dan non-kayu tercatat senilai sekitar Rp 1,4 triliun. Kinerja ekspor produk kayu Indonesia selama enam tahun mengalami kenaikan. Pada 2012, ekspor produk kayu Indonesia bernilai US$ 10.02 miliar, pada 2016 turun menjadi US$ 9,87 miliar, dan pada 2017 meningkat hingga US$ 10.94 miliar, dengan tren yang cukup baik untuk industri plywood (kayu lapis) dan furniture

    Menurut Indroyono, APHI telah membuat road map Pembangunan Kehutanan Indonesia dari 2016 sampai 2045. Menurut dia, perlu dilakukan upaya perbaikan proses bisnis di sektor kehutaan. 

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada kongres APHI beberapa waktu lalu, telah mengimbau para pengusaha melakukan diversifikasi baik melalui agroforestry maupun ecotourism, yang bisa segera dikembangkan, ditambah transparansi segala bentuk perizinan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.