Ingin Tunjukkan Bali Aman, Jokowi Rapat Terbatas di Bali

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kanan) saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong, Papua Barat, 19 Desember 2017. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kanan) saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong, Papua Barat, 19 Desember 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipastikan akan menggelar rapat terbatas di Bali hari ini, terkait dengan bencana erupsi Gunung Agung. Hal itu dilakukan setelah Jokowi menyelesaikan kunjungan kerja ke Raja Ampat, Papua.

    "Kita ingin menunjukkan Bali itu aman. Bali itu aman dipakai untuk akhir tahun, jadi jangan sampai ada sebuah persepsi karena ada masalah erupsi di Gunung Agung," ujar Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Jumat, 22 Desember 2017.

    Baca juga: Erupsi Gunung Agung, Jokowi Minta Turis Dilayani dengan Baik

    Sejauh ini, Gunung Agung masih berstatus awas. Status awas berlaku untuk radius 8 kilometer hingga 10 kilometer dari puncak kawah.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun sudah memberikan pernyataan bahwa Bali aman dikunjungi wisatawan. Namun, karena informasi yang simpang siur, banyak yang meragukan keamanan Bali. Karena itu, Jokowi harus turun tangan untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa Bali aman.

    Badan Pusat Statistik mencatat penurunan jumlah wisatawan ke Indonesia sekitar 4,54 persen selama Oktober lalu. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh meletusnya Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali.

    Jumlah wisatawan selama Oktober menjadi 462,3 ribu orang dari 550,2 ribu pengunjung pada September melalui Bandar Udara Ngurah Rai, Bali.

    Jokowi
    rencananya membawa sejumlah menterinya dalam rapat terbatas itu. Beberapa yang diketahui akan hadir adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.