Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selesaikan Persoalan Papua, Pemerintah Diminta Kedepankan Dialog

Reporter

image-gnews
Pasar Skouw lama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Untuk meningkatkan perekonomian perbatasan, pasar Skouw direnovasi yang masuk dalam pembangunan PLBN Skou tahap II. TEMPO/ Nita Dian
Pasar Skouw lama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Untuk meningkatkan perekonomian perbatasan, pasar Skouw direnovasi yang masuk dalam pembangunan PLBN Skou tahap II. TEMPO/ Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org bekerjasama membuat survei persepsi masyarakat terhadap persoalan Papua. Survei itu melibatkan lebih dari 27 ribu responden. Sebanyak 5,51 persen warga asli Papua menganggap persoalan Hak Asasi Manusia adalah persoalan terbesar di Papua.

Berkaitan dengan itu, Tokoh Masyarakat Papua Peter Nales berpendapat pendekatan dialog adalah langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua. “Karena dialog tidak membunuh siapapun. Dialog dikedepankan untuk mencegah konflik sekaligus menyelesaikan masalah Papua terkini,” kata Peter di Kantor LIPI, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Desember 2017.

Baca: LIPI: Ada Perbedaan Persepsi Soal Kondisi Papua

Peter mengatakan, dialog diperlukan karena banyaknya perubahan demografi akibat migrasi besar-besaran di Papua. Perubahan itu, kata Peter, membuat orang asli Papua sudah menjadi minoritas di tanah Papua sendiri.

“Di Jayapura, Merauke, Timika, Sorong, orang Papua sudah menjadi minoritas. Ada kekhawatiran orang Papua semakin minoritas hingga suatu saat bisa punah. Memang kita butuh dialog,” kata Peter.

Hasil survei LIPI dan change.org menunjukkan perbedaan pandangan terhadap kasus terbesar di Papua. Namun sebesar 93 persen menilai diskusi nasional penting dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Baca: Survei: Pelanggaran HAM Jadi Persoalan Terbesar di Papua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada tiga kelompok responden dalam survei tersebut yaitu 2 persen warga Papua asli, 3 persen warga Papua non-asli, dan 95 persen warga Indonesia di luar Papua. Cahyo Pamungkas dari tim Kajian Papua, LIPI, mengatakan survei ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana publik dalam hal ini warganet memandang masalah-masalah yang terjadi di Papua. “Isu-isu apa yang menjadi perhatian mereka, serta sejauh mana pemahaman mereka tentang isu-isu di tanah Papua,” ujar Cahyo.

Hasil survei menunjukkan 62 persen warga luar Papua menilai kondisi Papua saat ini mengkhawatirkan. Sedangkan 63 persen penduduk Papua nonasli menjawab kondisi Papua saat ini baik dan sangat baik. Sedangkan hampir 70 persen warga Papua asli menilai kondisinya mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan.

Perbedaan persepsi juga muncul saat responden ditanyakan apa masalah terbesar di Tanah Papua. Jawaban tertinggi dari warga luar Papua sebesar 14 persen adalah kualitas pendidikan yang rendah. Sedangkan penduduk papua nonasli, sebesar 12,8 persen menjawab miras dan narkoba. Sebanyak 14 persen warga Papua asli menjawab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Cahyo, hasil survei itu telah menunjukkan bahwa permasalahan di Papua tidak hanya pendidikan, kemiskinan dan miras, namun juga pelanggaran HAM. Oleh karena itu, menurut dia, penyelesaian persoalan papua tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian HAM. “Baik dengan cara pengadilan ataupun rekonsiliasi,” kata dia.

RIANI SANUSI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

2 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

2 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

2 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

3 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

7 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

9 hari lalu

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri
Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.


Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

10 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.


Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.
Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

11 hari lalu

Serah-terima jabatan oleh Menteri Perdagangan peridoe 2022-2024 Zulkifli Hasan alias Zulhas kepada Menteri Perdagangan periode 2024-2029 Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dok. Humas Kemendag.
Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuknya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan.


Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

12 hari lalu

Satgas Damai Cartenz tangkap anggota KKB beserta uang Rp 100 juta yang diduga dirampas dari kepala kampung untuk membeli senjata api dan amunisi di Dekai. (ANTARA/HO/Dok Satgas Damai Cartenz)
Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

Dalam penangkapan 3 anggota TPNPB-OPM itu, polisi menyita uang rampasan dari kepala kampung setempat.