Selesaikan Persoalan Papua, Pemerintah Diminta Kedepankan Dialog

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasar Skouw lama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Untuk meningkatkan perekonomian perbatasan, pasar Skouw direnovasi yang masuk dalam pembangunan PLBN Skou tahap II. TEMPO/ Nita Dian

    Pasar Skouw lama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Untuk meningkatkan perekonomian perbatasan, pasar Skouw direnovasi yang masuk dalam pembangunan PLBN Skou tahap II. TEMPO/ Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org bekerjasama membuat survei persepsi masyarakat terhadap persoalan Papua. Survei itu melibatkan lebih dari 27 ribu responden. Sebanyak 5,51 persen warga asli Papua menganggap persoalan Hak Asasi Manusia adalah persoalan terbesar di Papua.

    Berkaitan dengan itu, Tokoh Masyarakat Papua Peter Nales berpendapat pendekatan dialog adalah langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua. “Karena dialog tidak membunuh siapapun. Dialog dikedepankan untuk mencegah konflik sekaligus menyelesaikan masalah Papua terkini,” kata Peter di Kantor LIPI, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Desember 2017.

    Baca: LIPI: Ada Perbedaan Persepsi Soal Kondisi Papua

    Peter mengatakan, dialog diperlukan karena banyaknya perubahan demografi akibat migrasi besar-besaran di Papua. Perubahan itu, kata Peter, membuat orang asli Papua sudah menjadi minoritas di tanah Papua sendiri.

    “Di Jayapura, Merauke, Timika, Sorong, orang Papua sudah menjadi minoritas. Ada kekhawatiran orang Papua semakin minoritas hingga suatu saat bisa punah. Memang kita butuh dialog,” kata Peter.

    Hasil survei LIPI dan change.org menunjukkan perbedaan pandangan terhadap kasus terbesar di Papua. Namun sebesar 93 persen menilai diskusi nasional penting dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

    Baca: Survei: Pelanggaran HAM Jadi Persoalan Terbesar di Papua

    Ada tiga kelompok responden dalam survei tersebut yaitu 2 persen warga Papua asli, 3 persen warga Papua non-asli, dan 95 persen warga Indonesia di luar Papua. Cahyo Pamungkas dari tim Kajian Papua, LIPI, mengatakan survei ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana publik dalam hal ini warganet memandang masalah-masalah yang terjadi di Papua. “Isu-isu apa yang menjadi perhatian mereka, serta sejauh mana pemahaman mereka tentang isu-isu di tanah Papua,” ujar Cahyo.

    Hasil survei menunjukkan 62 persen warga luar Papua menilai kondisi Papua saat ini mengkhawatirkan. Sedangkan 63 persen penduduk Papua nonasli menjawab kondisi Papua saat ini baik dan sangat baik. Sedangkan hampir 70 persen warga Papua asli menilai kondisinya mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan.

    Perbedaan persepsi juga muncul saat responden ditanyakan apa masalah terbesar di Tanah Papua. Jawaban tertinggi dari warga luar Papua sebesar 14 persen adalah kualitas pendidikan yang rendah. Sedangkan penduduk papua nonasli, sebesar 12,8 persen menjawab miras dan narkoba. Sebanyak 14 persen warga Papua asli menjawab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

    Menurut Cahyo, hasil survei itu telah menunjukkan bahwa permasalahan di Papua tidak hanya pendidikan, kemiskinan dan miras, namun juga pelanggaran HAM. Oleh karena itu, menurut dia, penyelesaian persoalan papua tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian HAM. “Baik dengan cara pengadilan ataupun rekonsiliasi,” kata dia.

    RIANI SANUSI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.