Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selesaikan Persoalan Papua, Pemerintah Diminta Kedepankan Dialog

Reporter

image-gnews
Pasar Skouw lama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Untuk meningkatkan perekonomian perbatasan, pasar Skouw direnovasi yang masuk dalam pembangunan PLBN Skou tahap II. TEMPO/ Nita Dian
Pasar Skouw lama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, 14 November 2017. Untuk meningkatkan perekonomian perbatasan, pasar Skouw direnovasi yang masuk dalam pembangunan PLBN Skou tahap II. TEMPO/ Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org bekerjasama membuat survei persepsi masyarakat terhadap persoalan Papua. Survei itu melibatkan lebih dari 27 ribu responden. Sebanyak 5,51 persen warga asli Papua menganggap persoalan Hak Asasi Manusia adalah persoalan terbesar di Papua.

Berkaitan dengan itu, Tokoh Masyarakat Papua Peter Nales berpendapat pendekatan dialog adalah langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua. “Karena dialog tidak membunuh siapapun. Dialog dikedepankan untuk mencegah konflik sekaligus menyelesaikan masalah Papua terkini,” kata Peter di Kantor LIPI, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Desember 2017.

Baca: LIPI: Ada Perbedaan Persepsi Soal Kondisi Papua

Peter mengatakan, dialog diperlukan karena banyaknya perubahan demografi akibat migrasi besar-besaran di Papua. Perubahan itu, kata Peter, membuat orang asli Papua sudah menjadi minoritas di tanah Papua sendiri.

“Di Jayapura, Merauke, Timika, Sorong, orang Papua sudah menjadi minoritas. Ada kekhawatiran orang Papua semakin minoritas hingga suatu saat bisa punah. Memang kita butuh dialog,” kata Peter.

Hasil survei LIPI dan change.org menunjukkan perbedaan pandangan terhadap kasus terbesar di Papua. Namun sebesar 93 persen menilai diskusi nasional penting dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Baca: Survei: Pelanggaran HAM Jadi Persoalan Terbesar di Papua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada tiga kelompok responden dalam survei tersebut yaitu 2 persen warga Papua asli, 3 persen warga Papua non-asli, dan 95 persen warga Indonesia di luar Papua. Cahyo Pamungkas dari tim Kajian Papua, LIPI, mengatakan survei ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana publik dalam hal ini warganet memandang masalah-masalah yang terjadi di Papua. “Isu-isu apa yang menjadi perhatian mereka, serta sejauh mana pemahaman mereka tentang isu-isu di tanah Papua,” ujar Cahyo.

Hasil survei menunjukkan 62 persen warga luar Papua menilai kondisi Papua saat ini mengkhawatirkan. Sedangkan 63 persen penduduk Papua nonasli menjawab kondisi Papua saat ini baik dan sangat baik. Sedangkan hampir 70 persen warga Papua asli menilai kondisinya mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan.

Perbedaan persepsi juga muncul saat responden ditanyakan apa masalah terbesar di Tanah Papua. Jawaban tertinggi dari warga luar Papua sebesar 14 persen adalah kualitas pendidikan yang rendah. Sedangkan penduduk papua nonasli, sebesar 12,8 persen menjawab miras dan narkoba. Sebanyak 14 persen warga Papua asli menjawab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Cahyo, hasil survei itu telah menunjukkan bahwa permasalahan di Papua tidak hanya pendidikan, kemiskinan dan miras, namun juga pelanggaran HAM. Oleh karena itu, menurut dia, penyelesaian persoalan papua tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian HAM. “Baik dengan cara pengadilan ataupun rekonsiliasi,” kata dia.

RIANI SANUSI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

9 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

4 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.


TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

6 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.


Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

6 hari lalu

TPNPB-OPM klaim serang pasukan TNI-Polri di Titigi, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

6 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

6 hari lalu

Ilustrasi penembakan. Haykakan.top
Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

Koops Habema TNI menembak dua anggota TPNPB di Papua Pegunungan


Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

6 hari lalu

Jenazah Bripda Oktovianus Buara yang ditemukan meninggal akibat dianiaya di Dekai tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 16 April 2024. (ANTARA/HO/Dok KP3 Bandara Sentani)
Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

Polda Papua belum mampu menangkap pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Dua Oktovianus Buara.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


TPNPB Kembali Tuding TNI Jatuhkan Bom di Papua Demi Selamatkan Pilot Susi Air

7 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB Kembali Tuding TNI Jatuhkan Bom di Papua Demi Selamatkan Pilot Susi Air

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kembali menuding TNI melakukan pengeboman untuk menyelamatkan pilot Susi Air