INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Jambore Desa (Jade) 2017 di Lapangan JB, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin, 11 Desember 2017.
Pada acara yang bertajuk “Bersatu Membangun Desa-Kelurahan Bersinergi Membangun dari Pinggiran” tersebut, sebanyak 5.312 kepala desa (Kades) dan 645 lurah se-Jawa Barat berkumpul untuk berdialog membahas berbagai hal terkait pembangunan desa.
Baca Juga:
Kegiatan yang mempertemukan para kades/ lurah dengan gubernur, wakil gubernur, serta sejumlah menteri ini berlangsung pada 11-12 Desember 2017.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan kegiatan ini menjadi rembug para kepala desa se-Jawa Barat untuk berbagi inspirasi, sekaligus membangun semangat bersama dalam membangun desa.
Yang luar biasa, sebut Aher, sapaan sakrsab Gubernur, adalah kegiatan ini bisa dibilang pertama kali digelar di Jawa Barat, bahkan di Indonesia sekalipun. "Ini merupakan agenda besar yang diadakan dalam upaya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan se-Jabar," kata Aher.
Baca Juga:
Kegiatan Jade dilaksanakan berdasarkan tinjauan strategis bahwa sesuai arahan presiden, dimana pembangunan perlu dimulai dari pinggiran, dari desa/kelurahan."Desa/kelurahan mesti jadi akselelator pembangunan," katanya.
Maka, kata Aher, sebuah desa/kelurahan harus ditempatkan sebagai subjek yang terus bergerak, yang wajib berinovasi memanfaatkan setiap potensi yang ada. "Jadi desa tidak lagi kesannya lemah, miskin, terbelakang, apalagi dianggap priminif. Ini harus dihapus, sehingga nanti tidak perlu lagi orang-orang desa berbondong-bondong ke kota besar, karena desa bisa menjanjikan dari sumber daya alamnya," ucap Aher.
Aher mencontohkan kehidupan desa di sejumlah negara seperti Sudan, Maroko, Swedia, yang bisa terbilang sukses. Itu bisa terwujud lantaran adanya optimalisasi sektor-sektor potensial.
Maka, kata Aher, Jawa Barat yang jelas-jelas memiliki kekhasan geografis maupun demografis, tentunya mempunyai banyak potensi. Maka, menjadi kewajiban setiap tingkatan pemerintahan untuk memanfaatkan dan mengembangkannya. "Mempunyai potensi, harus dikelola dengan baik, ditata dengan baik. Punya insan-insan terdidik harus kembali ke desa lagi, maka ke depan tidak perlu khawatir, bisa saja kita jadi pemasok kebutuhan sandang dan papan," kata Gubernur Aher.
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI, Aferi S Fudail mengatakan pihaknya dari pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalokasikan bantuan provinsi kepada desa dengan nominal hingga Rp 100 juta per desa. "Jabar merupakan provinsi yang paling besar memberikan bantuan langsung ke pemerintah desa. Dari 33 Provinsi di Indonesia, Jawa Barat lah yang melaksanakannya," ungkap Aferi.
Maka, Aferi menunjuk Jawa Barat sebagai contoh. Dia berharap setiap pemerintah provinsi punya kepedulian terhadap desa/kelurahan seperti Jawa Barat. "Di daerah lain itu bantuan kepada desa hanya diberikan oleh bupati/ walikota. Provinsi sangat-sangat terbatas. Jawa Barat mewujudkan itu sangat luar biasa, kita harus berikan apresiasi," katanya.
Lebih lanjut Fudail menuturkan bahwa karena posisi desa yang strategis, pemerintah perlu memberikan perhatian besar untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Perhatian besar pemerintah terhadap desa pun ditunjukkan dengan lahirnya Undang- Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan basis Community Based on Development. "Undang-Undang Desa mengatur bagaimana memperkuat pemerintahan desa dan memberdayaan masyarakat yang baik melalui percepatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, guna mendukung terwujudnya penyelenggara," katanya. (*)
