OTT Jambi, KPK Sita Uang Ketok Pengesahan APBD 2018 Rp 4,7 M

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang kepada awak media terkait OTT Jambi, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 29 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak Rp 4,7 miliar dalam OTT operasi tangkap tangan yang digelar di Jambi dan Jakarta pada Selasa, 28 November 2017. Uang tersebut merupakan barang bukti dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018.

"Diduga sebagai 'uang ketok' agar anggota DPRD bersedia hadir dalam rapat pengesahan Rancangan APBD 2018," kata Wakil Ketua KPK Basaria dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2017.

Baca juga: OTT di Jambi, KPK Terbangkan 4 Orang ke Jakarta

Uang ketok yang dimaksud Basaria adalah uang suap agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuluskan proses pengesahan APBD yang resmi disahkan sehari sebelumnya pada Senin, 27 November 2017 senilai Rp 4,7 miliar.

Uang sebesar Rp 4,7 miliar tersebut diperlihatkan oleh KPK hari ini, atau sehari usai menggelar OTT. Uang suap yang disita tersebut terdiri atas pecahan Rp 100 ribu, disimpan dalam dua koper kecil dan tiga kantong plastik hitam.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap yaitu Supriono, Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014. Kemudian tiga orang sebagai tersangka pemberi suap yaitu Erwan Malik, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Arfan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi, dan Saipudin, Asisten Daerah Bidang III Pemerintah Jambi.

Basaria menyebutkan pemberian uang suap ke beberapa anggota DPRD lintas fraksi dilakukan dengan berbagai tahapan. Mulai dari Rp 700 juta, Rp 600, dan Rp 400 juta pada tahap terakhir, sehingga jumlah totalnya mencapai Rp 1,7 miliar.

Penyidik sendiri melakukan tangkap tangan saat penyerahan uang senilai Rp 400 juta dari Saipudin ke Supriono. Sisa uang suap senilai Rp 3 Miliar disita penyidik dari rumah Arfan. Sementara Erwan yang terjaring OTT di Jakarta, turut berperan dalam pemberian suap ini.

Baca juga: OTT Jambi, KPK Tetapkan 4 Tersangka

Sebagai tersangka penerima suap, Supriono kemudian dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Erwan Malik, Arfan, dan Saipudin, sebagai tersangka pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 menit lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

36 menit lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

3 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

4 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

5 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

7 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

7 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

8 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

8 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.