Soal UU Titipan Sponsor, Zulkifli Hasan: Pemerintah juga Salah

Reporter

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara (keempat kiri) menghadiri Sarasehan Nasional DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 November 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebutkan undang-undang buatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kebanyakan titipan sponsor.

"Itu kan rahasia umum, rahasia tapi umum, contohnya Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara), tapi tidak bisa kemudian kita salahkan DPR, salahkan pemerintah juga, dong," ujarnya di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

Baca juga: Jokowi: Banyak Undang-undang Nambahi Ruwet

Menurut Zulkifli Hasan, bila sebuah undang-undang dinilai keliru, bukan hanya salah DPR, tapi juga pemerintah. Sebab, pemerintah ikut andil dalam pembuatan aturan itu.

"Jadi salah dua-duanya. Emang DPR aja yang bikin undang-undang? Undang-undang itu (dibuat) DPR dan pemerintah. Jadi, kalau salah, ya, dua-duanya salah," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan DPR tidak perlu membuat banyak aturan yang akhirnya mempersulit langkah eksekutif dalam mengambil kebijakan. "Saya sudah titip pada DPR enggak usah banyak-banyaklah bikin undang-undang, nambahin ruwet. Bikin 1 sampai 3 undang-undang sudah cukup, tapi berkualitas, enggak usah setahun sampai 40 undang-undang," ucapnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Selasa, 28 November 2017.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berpendapat memang produk DPR adalah undang-undang. Namun, menurutnya, undang-undang itu sudah melalui kesepakatan antara mayoritas anggota DPR dan pemerintah.

Baca juga: Setya Novanto Mangkir Dipanggil KPK, Jokowi: Baca Undang-Undang

"Sehingga dalam suatu peraturan itu salah atau benar, pengujiannya tentu yang menguji bukan pemerintah, juga bukan DPR. Sehingga segala sesuatu hal yang terbaik itu adalah pasti diambil keputusan bersama antara pemerintah dan DPR," tuturnya.

Menurut Agus, DPR juga pasti tahu bila ada suatu peraturan yang kurang pas. DPR, kata dia, masih bisa sampaikan itu ke Mahkamah Konstitusi.

MOH. KHORY ALFARIZI






Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

12 menit lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

15 menit lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

1 jam lalu

Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, besok.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

2 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

2 jam lalu

Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

Jokowi juga menyetujui penambahan PMN ke dalam modal saham PT Semen Indonesia Tbk. Nilainya mencapai Rp 7,49 miliar.


Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

4 jam lalu

Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

Peminat walking tour Jakarta yang meningkat tinggi dan dan instruksi Presiden Jokowi agar MRT Jakarta membeli KCI jadi Top 3 Metro hari ini.


Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

4 jam lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

7 jam lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Lepas Ekspor 1,2 Juta Produk Aluminium, Mendag: Kami Sudah Buatkan Jalan Tolnya

12 jam lalu

Lepas Ekspor 1,2 Juta Produk Aluminium, Mendag: Kami Sudah Buatkan Jalan Tolnya

Mendag Zulkifli Hasan melepas ekspor produk aluminium produksi PT Maspion Group sebanyak 22 kontainer ke enam negara.