Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR Charles Honoris: Ini Krusial

Reporter

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menjumpai awak media seusai acara diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, 18 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, menilai pergantian Panglima TNI menjadi hal yang krusial saat ini. Sebab, kata dia, tahun depan telah masuk tahun politik.

"Kita menghadapi pilkada serentak di seratusan kabupaten/kota, bahkan di provinsi-provinsi strategis, sehingga kita butuh pengamanan yang baik," ujar Charles di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 18 November 2017.

Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Yang Ganti Saya Itu Presiden

Charles mengatakan TNI dibutuhkan dalam pengamanan di tahun politik. Sebab, kata dia, TNI bisa bekerja sama dengan kepolisian dalam mengamankan pilkada. "Sehingga nanti TNI bisa menjadi back up yang efektif bagi Polri," katanya.

Panglima TNI baru, kata Charles, akan membutuhkan waktu untuk konsolidasi di internal TNI. Karena itu, perlu waktu untuk dapat bekerja sama dengan Polri. "Saya rasa butuh waktu minimal enam bulan untuk Panglima TNI baru untuk melakukan konsolidasi internal sendiri," ujarnya.

Di sisi lain, Charles menilai pergantian Panglima TNI bisa dilakukan segera, karena ini merupakan sesuatu yang wajar. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memasuki masa persiapan pensiun. "Jadi biasanya menjelang enam bulan sebelum pensiun, Panglima TNI sudah bisa diganti, dan itu suatu hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

Baca: Pergantian Panglima TNI, Giliran TNI Angkatan Udara?

Charles menambahkan, pergantian Panglima TNI ini merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partainya akan selalu mendukung penuh apa saja yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kita kembalikan kepada presiden, nyamannya dengan siapa. Yang pasti (Panglima TNI baru) harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lainnya, tidak membuat kegaduhan dan profesional," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret tahun depan. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 menggantikan Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi melakukan proses penggantian Panglima TNI dari sekarang.






Mahfud Md Minta Jenderal Andika Perkasa Usut Tindakan Anggota TNI di Tragedi Kanjuruhan

25 menit lalu

Mahfud Md Minta Jenderal Andika Perkasa Usut Tindakan Anggota TNI di Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Md meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menindak anggotanya yang bertindak di luar kewenangan saat tragedi Kanjuruhan.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

17 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

21 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Dudung Abdurachman Bantah Berseteru dengan Andika Perkasa, Cuma Beda Pendapat

1 hari lalu

Dudung Abdurachman Bantah Berseteru dengan Andika Perkasa, Cuma Beda Pendapat

Andika Perkasa menyatakan hubungannya dengan Dudung Abdurachman juga tidak ada masalah.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)