TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, menilai pergantian Panglima TNI menjadi hal yang krusial saat ini. Sebab, kata dia, tahun depan telah masuk tahun politik.
"Kita menghadapi pilkada serentak di seratusan kabupaten/kota, bahkan di provinsi-provinsi strategis, sehingga kita butuh pengamanan yang baik," ujar Charles di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 18 November 2017.
Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Yang Ganti Saya Itu Presiden
Charles mengatakan TNI dibutuhkan dalam pengamanan di tahun politik. Sebab, kata dia, TNI bisa bekerja sama dengan kepolisian dalam mengamankan pilkada. "Sehingga nanti TNI bisa menjadi back up yang efektif bagi Polri," katanya.
Panglima TNI baru, kata Charles, akan membutuhkan waktu untuk konsolidasi di internal TNI. Karena itu, perlu waktu untuk dapat bekerja sama dengan Polri. "Saya rasa butuh waktu minimal enam bulan untuk Panglima TNI baru untuk melakukan konsolidasi internal sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, Charles menilai pergantian Panglima TNI bisa dilakukan segera, karena ini merupakan sesuatu yang wajar. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memasuki masa persiapan pensiun. "Jadi biasanya menjelang enam bulan sebelum pensiun, Panglima TNI sudah bisa diganti, dan itu suatu hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.
Baca: Pergantian Panglima TNI, Giliran TNI Angkatan Udara?
Charles menambahkan, pergantian Panglima TNI ini merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partainya akan selalu mendukung penuh apa saja yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kita kembalikan kepada presiden, nyamannya dengan siapa. Yang pasti (Panglima TNI baru) harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lainnya, tidak membuat kegaduhan dan profesional," ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret tahun depan. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 menggantikan Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi melakukan proses penggantian Panglima TNI dari sekarang.
