TEMPO.CO, Kediri – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berujar tak ada pungutan apa pun dalam seleksi penerimaan pelaut. Hal itu disampaikan menanggapi keluhan seorang siswa SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri atas pungutan senilai Rp 25 juta untuk menebus sertifikasi internasional.
Budi Karya tampak terkejut saat seorang siswa SMK Pelayaran Hang Tuah menyampaikan hal tersebut. Dia merespons pertanyaan siswa bernama Eko Prasetyo itu saat menjadi pemateri Dialog Nasional V bersama dengan 8.000 pelajar SMK dan orang tua di Gedung Sasana Krida Surya Kencana PT Gudang Garam Tbk Kediri, Rabu, 15 November 2017.
Baca: Kemenhub Bantah Tarik Pungutan Liar SID ke Pelaut
Saat sesi tanya jawab yang dipandu penyanyi Didi Kempot berlangsung, Eko Prasetyo mengacungkan tangan. Tanpa basa-basi, pelajar ini langsung mengadukan pungutan Rp 25 juta untuk menebus sertifikat pelaut. “Tanpa sertifikat itu kami tak bisa menjadi pelaut. Padahal orang tua saya tidak mampu,” kata Eko, yang disambut tepuk tangan teman-temannya.
Mendapat keluhan itu, Budi, yang semula duduk di kursi panggung, langsung beranjak berdiri dan mendekati Eko. Dia menegaskan tidak ada pungutan apa pun untuk menjadi seorang pelaut di Indonesia. “Bapak Wali Kota saya minta mendata semua siswa SMK pelayaran untuk kami buatkan tes sendiri di Kediri, gratis,” ucap Budi kepada Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, yang turut hadir dalam acara itu.
Simak: Kementeriannya Rawan Pungli, Menhub: Kami Berusaha Benahi
Budi juga meminta stafnya mencatat nomor telepon Eko dan akan terus melakukan komunikasi untuk mengawal proses ujian menjadi pelaut dengan bersih. Dalam waktu satu minggu, kata dia, tim khusus dari Kementerian Perhubungan juga akan datang ke Kediri untuk mempersiapkan ujian tersebut.
Tak hanya bagi calon pelaut, Kementerian juga membuka pendidikan dan pelatihan bagi calon masinis kereta api. Kesempatan ini terbuka bagi semua lulusan SMK yang dinyatakan lulus ujian penerimaan. Mereka akan memperkuat sumber daya manusia di PT Kereta Api Indonesia yang saat ini mulai didominasi tenaga muda.
Lihat: CBA Sebut Ada Pungli di Laut, Negara Rugi Rp 52 Miliar
Melalui program pendidikan vokasi yang diluncurkan sejak awal 2017, pemerintah mendorong perusahaan industri menerima tenaga kerja dari lulusan SMK. Saat ini terdapat lebih-kurang 1,3 juta lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Sedangkan daya tampung perguruan tinggi hanya 700 ribu mahasiswa. “Ada 600 ribu pelajar yang harus masuk dunia kerja,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Selain hadir Budi Karya dan Airlangga Hartarto, acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Wakil Bupati Kediri Masykuri, serta Direktur PT Gudang Garam Tbk Istata Taswin Siddharta.
HARI TRI WASONO
