KPK Pastikan Pencekalan Setya Novanto Sesuai Prosedur UU

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan pencegahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah sesuai dengan prosedur. Febri menyatakan pelaksanaan pencegahan tersebut mengacu pada pasal Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Imigrasi.

"Perlu kami tegaskan, pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan Imigrasi berdasarkan perintah KPK dan pelaksanaannya mengacu pada Pasal 12 ayat 1-b Undang-Undang KPK, Undang-Undang Imigrasi, dan aturan lain yang terkait," ujar Febri melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Baca juga: KPK Perpanjang Pencekalan Setya Novanto

KPK, kata Febri, telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menghadapi gugatan Setya Novanto di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dimulai hari ini, Selasa, 14 November 2017. Ia pun menyatakan KPK telah mempertimbangkan menjadi pihak terkait dalam gugatan tersebut.

Febri menegaskan, dalam gugatan ini, KPK tidak turut menjadi pihak yang digugat. "Padahal pelaksanaan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan Imigrasi didasari perintah KPK sesuai dengan undang-undang," katanya.

KPK mengirimkan surat permintaan pencegahan Setya Novanto yang disampaikan petugas khusus langsung kepada pegawai Ditjen Imigrasi pada 2 Oktober 2017. Dari pegawai Imigrasi, surat dilaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem.

Baca juga: KPK Kembali Cegah Setya Novanto ke Luar Negeri hingga April 2018

Ketentuan surat permintaan pencegahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno, menegaskan, surat permintaan pencegahan dari KPK sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, memuat nama dan identitas orang yang dicegah, alasan, dan lamanya pencegahan seperti yang diatur dalam undang-undang. Agung menyatakan surat tersebut bersifat perintah.

Setya Novanto menggugat. Ia pun meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor IMI.5.GR.02-05.2.0656, tanggal 2 Oktober 2017, mengenai pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama dirinya. Selain itu, ia berharap PTUN memerintah tergugat mencabut surat tersebut. Terakhir, PTUN diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

10 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

11 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

11 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

15 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

16 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

16 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

17 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

18 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

20 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

21 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini