2 Cara PDIP Menjaring Figur untuk Pilgub Jabar

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengemukakan wawasannya di cara Silaturahmi & Curah Gagasan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur di Bandung, 25 Oktober 2017.  PDIP ini akan mengevaluasi dan segera mengumumkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada 2018. TEMPO/Prima Mulia

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengemukakan wawasannya di cara Silaturahmi & Curah Gagasan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur di Bandung, 25 Oktober 2017. PDIP ini akan mengevaluasi dan segera mengumumkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada 2018. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, BANDUNG- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih terus mengodok sejumlah nama kandidat untuk Pilgub Jawa Barat yang masuk melalui penjaringan beberapa waktu lalu dan berdasarkan pemetaan politik.

    Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan mekanisme partai berlogo moncong putih itu meliputi dua cara. Pertama penjaringan internal dan kedua proses penunjukan bakal calon Gubernur Jawa Barat melalui hasil pemetaan politik.

    BACA:PDIP Masih Buka Peluang Koalisi untuk Pilgub Jabar 2018

    "Seperti Pak Deddy Mizwar juga beberapa tokoh merupakan hasil dari pemetaan politik dari PDIP yang terus kami godok," kata Hasto saat ditemui wartawan di sela acara silaturahmi dan curah gagas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diselenggarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di hotel Horison, Kota Bandung, Rabu, 25 Oktober 2017.

    Artinya, menurut Hasto, beberapa nama calon yang tidak mengikuti penjaringan internal partai memang masih berpeluang diusung partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu.

    Menurut Sekjen PDIP ini,  kinerja bakal calon gubernur untuk Pilgub Jabar  dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pun menjadi bahan pertimbangan PDIP dalam memilih bakal calon Gubernur Jawa Barat nanti. "Kita tidak hanya terpaku pada elektabilitas dan popularitas bakal calon saja," ujarnya.

    AMINUDDIN A.S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.