TEMPO.CO, Surabaya – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengusung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam bursa pemilihan umum gubernur (pilgub) Jawa Timur pada 2018. Surat rekomendasi untuk mengusung Gus Ipul dari Dewan Pimpinan Pusat PKB dibacakan Rabu siang, 11 Oktober 2017.
Ketua Desk Pilkada DPP PKB Faisol Reza membacakan surat rekomendasi bernomor 23947/DPP-03/VIIA.1/X/2017 tentang penetapan Saifullah Yusuf sebagai calon Gubernur Jawa Timur dalam pilgub Jawa Timur 2018. "Setelah menimbang, memutuskan, dan mengesahkan Gus Ipul sebagai cagub di pilgub Jawa Timur, surat itu ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen PKB," katanya dalam sarasehan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu 2019 di Hotel Novotel, Surabaya, Rabu.
Baca juga: Empat Nama Calon Pendamping Saifullah Yusuf
Surat rekomendasi ini merupakan bentuk formalitas dukungan terhadap pria yang kini masih menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut. “Surat rekomendasi ini tertanggal 5 Oktober 2017, sudah lama. Semestinya kami agendakan untuk diserahkan tanggal 6 Oktober, tapi kami banyak agenda,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar.
Halim mengatakan partainya telah berkonsolidasi dan membahas secara mendalam sebelum mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Konsolidasi dilakukan mulai tingkat pusat hingga ke daerah-daerah di Jawa Timur.
"Kami sangat sering menggelar pertemuan dengan DPC-DPC PKB terkait dengan pilkada di Jawa Timur," tuturnya. Pihaknya juga intens menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh, kiai, dan partai lain.
Gus Ipul mengucapkan terima kasih karena PKB memberi kesempatan kepada dia. "Alhamdulillah, terima kasih kepada PKB yang telah memberi kehormatan dan kesempatan kepada saya, terutama kepada Pak Halim (Ketua PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar) yang tulus dan ikhlas mencopot gambar-gambarnya demi kemaslahatan bersama ulama NU di Jawa Timur," ucapnya.
Melalui Halim, Saifullah Yusuf mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Di antaranya memprioritaskan pembangunan di Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda. "Ini karena masalah kesenjangan dan kemiskinan sebagian besar di Madura dan Tapal Kuda. Jika diberi amanah terpilih, akan ada kebijakan khusus dan anggaran khusus," ujarnya.
ARTIKA RACHMI FARMITA
