TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan perdata yang diajukan istri Munir, Suciwati, terhadap PT Garuda Indonesia. Majelis hakim memutuskan tergugat 1 (PT Garuda Indonesia), tergugat 2 (bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan) dan tergugat 9 (Kapten Pilot Pantun Matondang) telah melakukan perbuatan melawan hukum. “Majelis memutuskan menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan sebagian,” kata ketua majelis hakim Andriani Nurdin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/5).Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, tergugat 1, 2 dan 9 bersalah karena telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terbunuhnya aktivis hak asasi manusia, Munir, pada 7 September 2004 dalam penerbangan GA-974 Jakarta-Belanda. “Ketika penumpang dalam keadaan darurat seharusnya pilot berkonsultasi dengan perawat atau senior flight attendance, membatalkan penerbangan sama sekali dan mendarat di bandara terdekat atau jika ragu harus berkonsultasi dengan ground officer,” kata hakim anggota Sutiyono. Namun, menurut hakim, hal itu tidak dilakukan oleh kapten pilot, sampai Munir ditemukan meninggal ketika pesawat telah mendarat di Belanda.Majelis hakim menggunakan pasal 17 konvensi Warsawa tentang penerbangan internasional sebagai dasar pertimbangan. Pasal itu menyatakan, setiap pesawat yang terbang internasional harus tunduk pada aturan konvensi itu. Artinya Garuda harus menerapkan standar keselamatan sesuai dalam aturan konvensi Warsawa.Majelis hakim juga menggunakan Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan yang mengatur definisi kecelakaan. Menurut keterangan ahli saat di persidangan, pembunuhan tidak termasuk dalam kategori kecelakaan. Sehingga, menurut ahli, Garuda tidak harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Munir. Namun majelis hakim memperluas pengertian kecelakan dan menganggap peristiwa terbunuhnya Munir sebagai peristiwa kecelakaan. “Karena itu diberlakukan prinsip tanggungjawab mutlak. Ada atau tidak ada kesalahan, Garuda harus bertanggungjawab,” kata hakim.Meninggalnya Munir dalam penerbangan itu, kata hakim, menunjukkan Garuda melanggar prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Perihal tidak ditemukannya bukti-bukti dan kapan Munir diracun, majelis hakim menganggap hal itu wilayah hukum pidana sehingga tidak menjadi bahan pertimbangan.Selain menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, majelis hakim juga mewajibkan Garuda dan tergugat lainnya membayar secara tanggung renteng ganti rugi materiil dan imateriil terhadap Suciwati sebesar Rp 664. 209. 900.Menanggapi putusan itu, Suciwati mengatakan, majelis hakim melewatkan hal yang sangat penting dalam gugatannya. “Seharusnya yang dikabulkan adalah gugatan agar Garuda melakukan investigasi di dalam Garuda sendiri tentang adanya penyalahgunaan dan penyelewengan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya. Ia juga menyayangkan tidak dikabulkannya gugatan agar Garuda meminta maaf. “Bukan soal nominalnya. Berapapun uangnya tidak akan mengembalikan Munir,” ujar Suciwati.Asvinawati, kuasa hukum Suciwati selaku penggugat, membenarkan pernyataan Suciwati. “Tapi terpenting dari putusan itu, Garuda sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum,” ujarnya. Asvinawati berharap putusan ini ditanggapi pihak kepolisian untuk terus melacak pembunuhan Munir. Sementara itu, kuasa hukum Garuda, Achmad Jazuli, mengatakan akan mengajukan permohonan banding atas putusan itu. “Kami tidak sependapat atas putusan ini, terutama karena majelis hakim memperluas definisi kecelakaan,” ujarnya. Kartika Candra