Percepatan Pengumuman Jajak Pendapat Timor Timur Tak Salah
Reporter
Editor
Rabu, 2 Mei 2007 22:17 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Percepatan pengumuman hasil jajak pendapat di Timor-Timur pada 1999 tidak menjadi masalah dan bukan merupakan pelanggaran."Kondisi di sana saat itu memungkinkan untuk dilakukannya percepatan pengumuman hasil jajak pendapat," kata Muflizar dari Asia Network For Free Election saat dengan pendapat dengan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (2/5).Anggota salah satu lembaga pemantau pemilu di Asia ini menyatakan bahwa secara teknis percepatan penghitungan suara saat itu juga bisa dilakukan. "Kalau secara teknis percepatan penghitungan suara bisa dilaksanakan, karena secara administrasi dan proses pelaksanaan pemilunya sendiri saat itu mungkin dilakukan," ucap Muflizar.Hanya saja, kata Muflizar, kalau ada kepentingan politik percepatan itu, ia tidak tahu-menahu. Dilihat dari masyarakat secara psikologis dan fisik saat itu, percepatan penghitungan dan pengumuman hasil jajak pendapat bukanlah hal yang tidak mungkin diambil. Muflizar juga menyampaikan bahwa percepatan penghitungan suara itu tidak berpengaruh pada hasil. Karena semua proses pelaksanaan pemilihan, kata Muflizar, berjalan lancar.Saat berada di Timor-Timur, Muflizar melakukan pemantauan didua tempat, yaitu di Dili dan Liquisa. Wisber Loeis, komisioner dari Indonesia mengatakan bahwa dari 27 saksi yang pernah diundang oleh KKP, baru Muflizar yang mengatakan bahwa Unamet tidak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Leste. Menanggapi pernyataan Wisber, Muflizar mengatakan, bahwa apa yang dia sampaikan hanyalah berdasarkan fakta. "Saya tidak mau beropini atau berkomentar diluar kapabilitas saya sebagai pemantau pemilu," kata Muflizar. Titis Setianingtyas
Pemimpin oposisi Timor Leste Mari Alkatiri membantah tudingan pemerintah Timor Leste yang menilai oposisi berupaya memperkeruh situasi keamanan dengan rencana demonstrasi besar-besaran.
Menurut Salim, pengosongan kamp pengungsi itu berlaku secara nasional untuk semua pengungsi di Indonesia. "Karena itu tuntutan eks pengungsi Timor beberapa waktu lalu tidak bisa kami tanggapi," katanya. Sebab dalam lima tahun ini pemerintah sudah membangun 10 ribu rumah untuk mereka.
Ketua Partai Sosial Demokrat (PSD) Mario Viegas Carrascalao mengusulkan jalan tengah bagi penyelesaian ketidakpuasaan Fretilin terhadap keputusan Presiden Jose Ramos Horta soal pembentukan pemerintah baru.
Mantan Menteri Dalam Negeri Timor Timur Diancam 32 Tahun Penjara
22 Februari 2007
Mantan Menteri Dalam Negeri Timor Timur Diancam 32 Tahun Penjara
Mantan Menteri Dalam Negeri Timor Leste Rogerio Tiago Lobato diancam 32 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan (LP) Becora, Dili. Tuntutan penjara itu berdasarkan dari beberapa saksi yang telah diambil keteranganya selama ini digelar di pengadilan Tinggi, Kaikoli, Dili. Ancaman tesebut dituntut oleh Jaksa, Bernardes Fernandes dan Felismino Cardozo.
Pada bulan Maret mendatang Komisi Kebenaran dan Persahabatan akan memfokuskan penyelidikan di Timor Leste, setelah sebelumnya melakukan pengkajian dokumen yang dikeluarkan oleh KPP HAM dan Komnas HAM Jakarta.
SBY disarankan membicarakan soal deportasi warga Indonesia dari Timor Leste dengan Xanana Gusmao. Juga kesempatan bagi para korban pelanggaran HAM Timor Timur untuk mencari keadilan.
