TEMPO Interaktif, Kupang:Aksi penolakan terhadap rencana pembangunan Markas Brigade Infanteri (Brigif) TNI AD di Kabupaten Timor Tengah Selatan semakin kuat.Aktifis HAM yang juga Direktris Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat NTT, Sarah Lery Mboeik, menilai konsentrasi pasukan TNI AD dalam jumlah banyak di wilayah Timor barat tidak perlu dilakukan karena Timor Leste bukan ancaman serius bagi kesatuan NKRI. "Saya tidak yakin Timor Leste adalah ancaman. Sehingga jangan terburu-buru membangun Brigif.Kalau pun ada perencanaan strategi dari TNI AD mengenai ancaman asing, mengapa tidak dibangun di perbatasan darat atau pulau-pulau terluar," kata Sarah.Menurutnya, pemerintah perlu membangun dialog dengan warga dan memberikan penjelassan tentang seberapa pentingnya kehadiran Brigif di wilayah Timor barat. "Saya kira polisi mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada pebjelasan secara detail, mengapa Timor Tengah Selatan yang dipilih sebagai lokasi pembangunan dan bukan di wilayah lain. Apakah dengan adannya Brigif masyarakat mendapatkan rasa aman?" lanjutnya.Aksi penolakan yang sama dilakukan ratusan warga yang menamakan diri Forum Masyarakat Pembangunan Daerah (FMP2D) Timor Tengah Selatan.FMP2D mengancam akan menduduki kantor bupati dan gedung DPRD setempat apabila pemerintah daerah tetap mengeluuarkan rekomendasi untuk pembangunan markas Brigif diwilayah itu. Ratusan warga yang sebagian adalah pemangku adat setempat menilai, masyarakat daerah itu belum membutuhkan laskar militer karena sudah cukup aman dengan kehadiran polisi. Dalam pernyataan sikapnya, FMP2Dmenuding adanya scenario untuk membenturkan militer dengan warga sipil didaerah itu karena persetujuan pemerintah untuk membangun Markas Brigif tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat sipil.Unjukrasa yang sama dilakukan puluhan warga di gedung DPRD NTT, Selasa, kemarin. "Tanah warga yang merupakan lahan produktif akan diambil paksa untuk membangun markas bagi kurang lebih 4.000 prajurit TNI. Semestinya lokasi pembangunan di daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara asing dan bukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan," ujar koordinator aksi, Butce Brigmar. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pihak TNI AD mengenai latar belakang rencana pembangunan Markas Brigif TNI AD tersebut. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Arief Rachman yang dihubungi sebelumnya menolak untuk berkomentar. Jems de Fortuna