TEMPO Interaktif, Jakarta:Permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan penertiban terhadap Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, dinilai sebagai tindakan berlebihan. Apa arti di balik penertiban ini? kata salah satu kuasa hukum Abu Bakar Baasyir, pimpinan Al Mukmin, Muhammad Assegaf ketika dimintai tanggapannya, Rabu (1/1). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Didi Widayadi telah meminta Majelis Ulama Indonesia dan Kantor Wilayah Departemen Agama, Jawa Tengah, untuk menertibkan Al Mukmin. Pasalnya, polisi telah menemukan indikasi keterkaitan pondok itu dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Indikasi ini, kata Didi, diperkuat dengan adanya kejanggalan ajaran-ajaran pondok tersebut. Misalnya, pelarangan penghormatan bendera dan kesan eksklusif dari Al Mukmin. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk menutup pondok yang didirikan oleh Baasyir bersama Abdullah Sungkar tersebut. Menurut Assegaf, polisi tidak berhak menentukan apakah telah terjadi pelanggaran dalam suatu pondok pesantren. Penertiban terhadap pondok hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap izin pendirian atau pondok tersebut mengajarkan ajaran yang dinilai sesat. Menurut Assegaf, pihak yang berhak menentukan penutupan bukan polisi, tetapi MUI atau Departemen Agama. Kalau memang sesat, yang pertama harus bertindak itu MUI, kata Assegaf. Mengenai keterkaitan Baasyir dengan Jamaah Islamiyah, kata Assegaf, tuduhan polisi itu hanya bersandarkan pada pernyataan Faiz Abubakar Bafana, yang saat ini ditahan di Singapura. Kesaksian tokoh Jamaah Islamiyah tersebut dinilainya lemah dan tidak punya kekuatan hukum yang meyakinkan. Jangan lupa, Singapura ini memandang Indonesia sebagai sarang teroris. Apa susahnya menyuruh seorang tahanan menyanyi! katanya. Baasyir sendiri, menurut pengacara senior ini, memang mengakui pernah bertemu dengan Faiz Bafana sewaktu berada di Malaysia. Namun, dia tetap bersikeras menolak memiliki kaitan dengan Jamaah Islamiyah. Sebagai ustadz, wajar dia bertemu dan dikenal banyak orang, ujar Assegaf. Soal beberapa tersangka pelaku peledakan bom Bali yang pernah memiliki hubungan dengan Ngruki, ujar Assegaf, hal itu tidak bisa dijadikan dasar bagi penertiban atau penutupan pondok pesantren. Apa kalau seorang Amrozy atau Ali Ghufron pernah belajar di Ngruki, lantas mereka harus ditertibkan. Ini seperti dagelan saja, katanya. Assegaf mengkhawatirkan, penertiban itu akan mengundang reaksi kalangan santri. Lebih jauh lagi, dia menduga tindakan ini adalah upaya memprovokasi kelompok Islam militan. Reaksi itu yang ditunggu, kemudian dibabat, katanya. Pola seperti ini kan sudah pernah dipakai Ali Moertopo untuk menghadapi Komando Jihad. Penertiban ini, lanjutnya, juga akan menjadi legitimasi polisi untuk mengobok-obok pesantren lainnya. Assegaf menuduh polisi hanya mencari-cari pembenaran bagi tuduhan keterkaitan kliennya itu dengan Jamaah Islamiyah. Target terakhirnya, Ngruki digulung, katanya menandaskan. Penertiban itu sendiri, menurut Assegaf, tidak akan mempengaruhi proses hukum terhadap kliennya. (Sapto Pradityo-Tempo News Room)