Widjanarko Sempat Minta Tidak Ditahan

Reporter

Editor

Rabu, 21 Maret 2007 12:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logitik Widjanarko Puspoyo meminta dirinya tidak ditahan kemarin. "Alasannya mau menyerahkan Rp 11 miliar sebagai kerugian negara yang kami dakwakan," ujar Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus M. Salim di kantornya, Rabu (21/3).Surat permohonan penangguhan penahanan ini diberikan kemarin sore sekitar pukul 17.00 WIB. "(Suratnya) resmi, sore jam 17.00 sebelum ditahan," kata Salim. Salim tidak berkomentar apakah dengan niatan Widjanarko membayar kerugian negara ini berarti ia mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa ia yang bertanggung jawab dalam korupsi impor sapi ini. "Kamu yang ngomong ya, bukan saya. Nanti di sidang lah. (Tapi) kalau membayar ya mengaku ya?" ujar Salim kepada wartawan sambil tertawa. Kejaksaan saat ini masih mempertimbangkan surat permohanan agar Widjanarko tidak ditahan. "Kan nggak bisa, begitu surat masuk langsung ya atau tidak. Mesti kami pelajari, kami pertimbangkan. Tapi sementara kami tahan dulu," ujar Sallim. Salim juga menegaskan meski nanti Widjanarko memang membayar Rp 11 miliar, pengembalian kerugian negara itu tidak akan menghapus pidana korupsi yang disangkakan kepadanya. "Ya nggak (menghilangkan pidana) dong. Lihat saja pasalnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Proses jalan terus," ujar Salim. Widjanarko ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang semalam setelah diperiksa selama sepuluh jam di Gedung Bundar. Pemeriksaan kemarin adalah pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. Kejaksaan menetapkan Widjanarko sebagai tersangka kasus korupsi kerja sama pengelolaan impor sapi pada 2001. Kerugian negara akibat impor sapi ini sebesar Rp 11 miliar. Salim menjelaskan Widjanarko ditahan di Cipinang, bukan di rumah tahanan Kejaksaan Agung supaya tidak saling mempengaruhi saksi-saksi yang saat ini ditahan di kejaksaan. Saat ini ada lima tersangka dari tim monitoring Bulog yang ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung untuk kasus yang sama. Fanny Febiana

Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.

Baca Selengkapnya