TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pertahanan DPR Permadi menyesalkan sikap pemerintah yang tidak tegas menanggapi ekspor pasir untuk reklamasi pantai di Singapura. "Kenapa Indonesia tidak pernah protes stop reklamasi," tanya Permadei dalam rapat kerja Komisi Pertahanan DPR dengan Mentero Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di DPR kemarin.Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan pada kepemimpinan presiden Sukarno. Saat itu, menurut dia, tidak ada satupun negara yang berani mengusik kedaulatan Indonesia.Yuddy Chrisnandy, anggota Komisi Pertahanan yang lainya menyajikan data sampai 2030 Singapura merencanakan perluasan daratanya hingga 750 kilometer persegi. "100 persen pasirnya berasal dari Indonesia," ungkap Yuddy.Menurutnya, kondisi ini sebagai bentuk arogansi pemerintah Singapura dan kesalahan pemerintah Indonesia yang tidak berbuat apa-apa. "Pasir Indonesia diangkut sejak 1976 baik legal maupun illegal," katanya.Dari ekspor pasir tersebut Yuddy menyampaikan negara dirugikan Rp 16 rriliun per tahun. "Sebaliknya Singapura diuntungkan," katanya.Panglima TNI jenderal Djoko Suyanto yang ditemui Tempo menyatakan perbatasan Indonesia dan Singapura tidak akan berubah dengan perluasan wilayah Singapura. Dirinya yakin bahwa Armada TNI berpatokan pada batas yang sekarang sudah disepakati bersama antara Indonesia dan Singapura. "Jadi tidak usah bimbang," pintanya.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo A.S. menambahkan, pemerintah sudah tegas dengan melarang ekspor pasir ke Singapura. "Saya kira ini langkah yang sudah cukup maju," katanya.Gunanto E S