TEMPO Interaktif, Jakarta:Rancangan Undang-undang Bahasa tak akan mengatur masalah penggunaan bahasa di masyarakat. Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia Harimurti Kridalaksana mengatakan, undang-undang nantinya hanya mengatur penggunaan bahasa dalam tingkat pemerintahan. “Misalnya dalam pidato presiden dan pembuatan undang-undang,” katanya dalam diskusi RUU Bahasa di Jakarta, Senin (19/2).Menurut dia, aturan bahasa di masyarakat tak akan berlaku efektif. Alasannya, masyarakat bisa mengatur sendiri penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. “Kalau terjadi kesalahan tata bahasa, masyarakat juga bisa menentukan sanksi sendiri,” katanya.Rancangan undang-undang, kata Harimurti, juga akan menitikberatkan pada pengembangan bahasa daerah. Caranya, dengan mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam memajukan bahasa setempat.Saat ini, jelas dia, pemerintah daerah tak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan bahasa. Di Banten, misalnya, pemerintah daerah tak menyediakan guru dan fasilitas pengajaran bahasa Sunda di sekolah. “Padahal, pemerintah daerah mewajibkan ada pelajaran bahasa daerah,” katanya.Soal kritik berbagai kalangan, terutama dari media massa, tentang perlu tidaknya Undang-undang Bahasa, Harimurti mengatakan para pengkritik tak memahami substansi rancangan secara mendalam. Menurut dia, Undang-undang Bahasa disusun berdasarkan amanat Undang-undang Dasar. “Kongres Bahasa Indonesia juga meminta penyusunan undang-undang ini,” katanya.Media massa, kata dia, tak perlu khawatir penerapan undang-undang akan mengekang kebebasan pers. Alasannya, tak ada substansi dalam rancangan yang mengatur penggunaan bahasa di media massa. “Media massa yang menggunakan bahasa asing diperbolehkan asal meminta ijin,” katanya.PRAMONO