TEMPO Interaktif, Kendari:Dana untuk pengungsi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 28 miliar yang disalurkan pemerintah Oktober-Desember 2001lalu, dicurigai telah bocor Rp 5,4 miliar. Temuan tersebut diungkap tim investigasi Lintas Organisasi Non-Pemerintah Pemantau Korupsi dan HAM (LOPHA) di Kendari, Senin (14/1). “Kebocoran itu akibat manipulasi jumlah pengungsi, perubahan takaran beras dari kilogram menjadi liter dan pengurangan uang lauk-pauk," kata Koordinator Eksekutif LOPHA, Arief S, kepada Tempo News Room. Temuan itu menambah angka kebocoran menjadi Rp14 miliar, sejak pengungsi tiba di Sulawesi Tenggara awal 1999. Sebelumnya LOPHA menemukan Rp 9 miliar. Menurut Arief, jumlah pengungsi di Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dan Sosial per Agustus 2001 tercatat 188.367 jiwa. Mereka tersebar di Kabupaten Buton (162.903), Kota Kendari (8.932), Muna (7.135), Kolaka (2.912 dan Kabupaten Kendari (6.485). Namun, menjelang pengucuran bantuan periode Oktober-Desember 2001, jumlah pengungsi yang dicatat hingga Oktober 2001 melonjak mencapai 215.824 jiwa. "Berarti September 2001, di Sulawesi Tenggara, datang pengungsi baru 27.457 jiwa. Padahal pelacakan di lima kabupaten/kota tersebut, ternyata tidak ada pengungsi baru pada bulan itu," ujar Arief. Ia mengatakan, tim LOPHA juga menemukan penyaluran bantuan beras yang seharusnya menggunakan ukuran kilogram –setiap jiwa mendapat 34 kg— telah diubah menjadi liter. Sedang periode bantuan yang mestinya mencapai 90 hari, diciutkan menjadi 87 hari. Kalau diperhitungkan dengan nilai bantuan lauk pauk Rp 120.500 per jiwa, juga Rp 600 per jiwa yang ditemukan dari selisih ukuran dari kilogram menjadi liter, begitu pula dengan pengurangan, maka kebocoran dana pengungsi Oktober-Desember 2001 mencapai Rp 5,4 miliar. "Temuan ini akan kami serahkan ke Polda Sulawesi Utara," kata Arief. Kepala Dinas Sosial Sulawessi Utara, Ahmad Azis, mengaku tidak mengetahui persis masalah itu. Menurutnya, bantuan itu dikelola Dinas Kesehatan dan Sosial Sultra (ketika itu Dinas Sosial belum terpisah dengan Dinas Kesehatan). “Tapi, kalau ada oknum Dinas Sosial yang terlibat, pasti kami tindak,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, Dr. LM Izat Manarfa, juga tidak bisa memberi penjelasan masalah tersebyt. Ia mengakui instansinya yang menangani bantuan itu. “Tapi secara teknis, semua diserahkan Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya. Informasi lain di lapangan, terdapat pengungsi-pengungsi palsu. Akibatnya, angka yang tercatat di instansi pemerintah daerah juga menggelembung dari semestinya. (Dedy Kurniawan)