TEMPO.CO, Kediri - Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Timur masih menunggu kepastian terkait dengan penangkapan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Eddy dalam operasi tangkap tangan (OTT), Sabtu, 16 September 2017.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Soni T. Danaparamita mengatakan hingga kini ia masih mencari kepastian kabar penangkapan Eddy Rumpoko oleh penyidik KPK. "Kita tunggu dulu penjelasan dari KPK agar duduk persoalannya jelas," kata Soni kepada Tempo, Sabtu, 16 September.

Baca: Ditangkap KPK, Wali Kota Batu Diperiksa di Polda Jatim

Jika penangkapan itu benar, Soni yakin penyidik KPK telah bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, tak ada alasan bagi PDIP sebagai partai ideologis untuk menghalangi kinerja KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Mantan Sekjen Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini juga memastikan partainya tak akan memberikan pembelaan kepada kadernya yang terjerat tindak pidana korupsi. "Termasuk narkoba," kata dia menegaskan.

PDI Perjuangan juga akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada kadernya, demi menjaga ideologis partai yang menjaga NKRI dan melawan korupsi.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dikabarkan terjaring OTT KPK pada Sabtu siang. Wali kota dari PDIP itu disebut tengah menerima suap atas pelaksanaan proyek miliaran rupiah.

Saat dikonfirmasi ke KPK, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. "Ya benar, terkait proyek," ujarnya, Sabtu, 16 September. Eddy dikabarkan tengah dalam perjalanan ke Jakarta bersama tim dari KPK untuk diperiksa lebih lanjut.

HARI TRI WASONO | FAJAR PEBRIANTO