OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Reporter

Editor

Kamis, 14 September 2017 00:53 WIB

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Rabu, 13 September 2017. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim KPK menemukan sejumlah uang yang terindikasi hadiah untuk Zulkarnaen terkait sejumlah proyek di sana.

Baca: Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Batubara


"Indikasinya penerimaan atau hadiah tersebut terkait dengan adanya fee kepengurusan sejumlah proyek di sana," kata Febri di kantornya, Rabu, 13 September 2017.


Febri mengatakan ada sekitar tujuh orang yang diamankan KPK. Mereka dibawa ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.


"Ada unsur kepala daerah penyelenggara negara, pejabat daerah seperti kepala dinas, dan juga swasta," ujar Febri.


KPK memiliki waktu selama 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan mengumumkan status hukum OK Arya Zulkarnaen dan orang-orang lainnya yang diamankan.

Di Mapolda Sumatera Utara di Medan, pemeriksaan terhadap Bupati Arya Zulkarnain dilakukan di kantor Direktorat Reskrim Khusus Polda Sumut. Usai pemeriksaan pada malam hari, OK Arya Zulkarnain dibawa ke Bandara Kualanamu untuk diterbangkan ke Jakarta.

Arya, yang menggunakan baju berwarna putih, tidak banyak mengeluarkan pernyataan. Bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara itu hanya mengaku dalam kondisi sehat sambil menaiki mobil yang membawanya ke Bandara Kualanamu.

Personel KPK yang mengawal OK Arya Zulkarnain juga enggan memberikan pernyataan atas penangkapan Bupati Batubara tersebut.

Kasubdit III/Tipikor Direktorat Rreskrim Khusus Polda Sumut AKBP Putu Yudha mengatakan KPK menggunakan enam ruangan untuk melakukan pemeriksaan awal.

"Mereka hanya meminjam ruangan kami untuk melakukan pemeriksaan awal," katanya tentang pemeriksaan hasil OTT itu.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

7 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

7 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

9 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

10 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

12 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

19 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

20 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya