TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Presiden Jokowi dan para pemimpin lembaga negara, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD agar mendukung KPK.
SBY juga mengatakan bahwa KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja sama sebagai sesama lembaga penegak hukum. SBY menilai lembaga-lembaga tersebut sama pentingnya.
Baca juga: Masinton Jelaskan Soal Ide Pembekuan KPK
“Rakyat sedih jika lembaga-lembaga yang memiliki misi sama dalam pemberantasan korupsi ini tidak klop satu sama lain,” kata SBY dalam acara "Diskusi Sistem Integritas Partai Politik" di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.
SBY berharap KPK tetap kuat meski dihadapkan pada banyak tantangan. "Agar KPK tetap kuat, tegar, jaga integritasnya, fair di dalam memproses mereka yang didakwa melakukan pelanggaran korupsi, tolak segala intervensi dari manapun, termasuk yang disebut obstruction of justice," kata SBY.
Baca juga: PDIP Bantah Ingin Membekukan KPK
SBY menegaskan bahwa partainya menolak segala upaya pelemahan, pembekuan, dan upaya pembubaran KPK yang belakangan ini menguat. Dia mengungkapkan, meski sebagian kader partainya terjerat korupsi, dukungan Demokrat terhadap KPK tidak akan berubah. “Jangan sampai kalau kadernya kena lantas melakukan tindakan sebaliknya," ujar SBY.
SBY mengatakan siap bekerja sama dengan KPK dalam membangun sistem integritas di partainya. Ia mengakui komisi antirasuah tersebut memiliki tugas berat dan dihadapkan pada banyak lawan. "Demokrat menyambut baik dan mendukung prakarsa dari KPK untuk bersama-sama membangun sistem integritas partai politik. Rakyat tahu KPK ini misinya besar, tantangannya besar, musuhnya juga banyak," kata SBY.
Baca juga: Usulan Pembekuan KPK, Seniman: Tanpa KPK Kita Alami Kegelapan
SBY mengapresiasi langkah KPK yang menginisiasi kolaborasi positif dengan partai-partai politik dalam upaya pencegahan, selain gencar melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. SBY mengatakan, demi membangun penyelenggara pemerintah dan pejabat negara yang bebas dari korupsi, integritas dan akuntabilitas perlu dibangun dari kader-kader partai politik.
"Partai Demokrat tiga tahun terakhir ini terus berupaya berbenah dan membangun diri. Kami ingin menjadi partai tengah dan modern," ujar SBY.
Baca juga: PDIP Sebut Pernyataan Henry Bekukan KPK Bukan Sikap Partai
Partai Demokrat adalah satu dari enam partai yang ditemui KPK terkait upaya membangun integritas partai politik ini. Sebelumnya, KPK telah menemui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Pada acara yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengapresiasi Partai Demokrat yang dinilai selangkah lebih maju dalam upaya membangun sistem integritas partai politik. Pasalnya, Partai Demokrat sudah memiliki satu departemen yang khusus berhubungan dengan KPK.
Baca juga: Fahri Hamzah: KPK Mau Beku, Mau Cair, Mau Bubar Santai Saja
"Saya dapat informasi dari tim kami, Partai Demokrat yang paling maju tentang masalah integritas. Bahkan sudah ada departemen yang khusus berhubungan dengan KPK dan sudah dilakukan berulang kali, tujuh kali bahkan, melakukan pendidikan," kata Basaria.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Berita terkait
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
4 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
6 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
12 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
17 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya