TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai arahan Presiden Jokowi soal tahun politik adalah upaya kepala negara untuk meredam hasrat poltik para menterinya. Menurut Ray arahan itu bertujuan agar para menteri tidak berpolitik di luar skenario yang telah direncanakan Jokowi.

"Ada menteri-menteri yang menjadikan kementerian mereka sebagai panggung politik, minimal menjadi kepala daerah atau menjadi menteri lagi di periode kedua, atau bahkan dilirik untuk jadi wakil Jokowi," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu, 10 September 2017.

Baca: Jokowi Larang Menteri Kampanye, Nasdem Sebut Tergantung PKPU

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pada Jumat lalu menegaskan bahwa Jokowi akan mengevaluasi para menteri yang tidak mematuhi arahan soal tahun politik. Arahan Jokowi soal tahun politik adalah para menteri dilarang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat.

Jokowi, kata Teten, juga melarang menteri-menteri untuk berkampanye dan menerbitkan kebijakan yang tidak populis. Arahan soal tahun politik sendiri merupakan ancang-ancang Jokowi untuk menghadapi tahun politik 2018-2019.

Simak: Demokrat Dukung Jokowi Melarang Menterinya Kampanye Politik

Ray menyebut partai politiklah di balik tindakan para menteri yang menjadikan kementerian sebagai panggung politik. Menurut dia, partai politik bisa menjadikan hasil kerja dari kementerian tertentu sebagai alat kampanye efektif. "Apalagi partai yang punya banyak menteri di kabinet, bisa diklaim sebagai kesuksesan partai," ujarnya.

Jokowi, menurut Ray, menginginkan para menterinya fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Hal ini dinilai adalah skenario Jokowi untuk menghadapi pemilu presiden 2019. "Secara teknis, yang membuat Jokowi disukai publik tentu kalau jalan bagus, pembangunan bagus. Ini akan tercapai kalau menteri fokus bekerja, bukan kampanye."

Lihat: Tahun 2019, Jokowi Minta Menteri Fokus Kerja, Kampanye Urusan Projo

Ray Rangkuti juga melihat bahwa arahan soal tahun politik merupakan indikasi jika konsentrasi politik sudah dikelola sepenuhnya oleh Jokowi. "Jadi tidak lagi butuh tenaga ekstra untuk meredam oposisi, karena itu mungkin ada tidak perlu lagi menteri-menteri berpolitik dalam pengertian itu," ucapnya.

FAJAR PEBRIANTO