Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditemui seusai sidang permohonan pencabutan pemanduan pelantikan pimpinan DPD oleh MA di PTUN, Jakarta Timur, 24 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai sikap Indonesia ke Myanmar dalam kasus kekerasan terhadap etnis Rohingnya masih terlalu lunak. "Karena di Myanmar itu yang terjadi adalah bentuk genosida, kejahatan kemanusiaan luar biasa, dan pemerintah terlalu lunak," ujar Yusril di Yogyakarta Sabtu 9 September 2017.
Yusril berujar diplomasi Indonesia dengan Myanmar soal Rohingya sangat lemah. Yusril melihat Indonesia belum bisa mengambil langkah meyakinkan kepada Myanmar. "Padahal Indonesia sangat dihormati Myanmar," ujarnya.
Indonesia dihormati Myanmar, kata Yusril, karena berperan membuka isolasi yang dialami negara tersebut selama lebih dari 30 tahun pada era Presiden Soeharto. "Pak Harto saat itu ajak Myanmar masuk Asean meski langkah itu ditentang negara-negara barat," ujar Yusril.
Yusril meminta pemerintah Indonesia lebih punya gigi menghadapi Myanmar. Misalnya dengan memaksa Myanmar mau membuka akses bantuan dari luar agar bisa disalurkan bagi warga muslim Rohingnya. "Tidak bisa kita percaya begitu saja ketika Myanmar mengatakan tidak ada pembantaian di sana, kalau tidak ada apa-apa mengapa akses ditutup," ujar Yusril.
Yusril menyatakan kasus Rohingnya bukan lagi semata-mata persoalan yang menimpa sesama muslim sehingga patut dibela. "Ini persoalan kemanusiaan karena ada genosida di sana," ujarnya.
Yusril menuturkan partainya telah menunjukkan sikap tegas dan jelas dalam turut membantu mengatasi kisruh yang terjadi di Myanmar. "Kami telah kirim surat ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa dan satu surat kami sampaikan kepada komite nobel perdamaian di Norwegia," ujarnya.
Yusril Ihza menuturkan pengalamannya hadir dalam sidang nobel di Oslo Norwegia dan enam kali hadir dalam sidang Komisi HAM PBB di Jenewa membuatnya mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah mengambil sikap tegas pada Pemerintah Myanmar terkait warga Rohingnya. "Harusnya pemerintah Indonesia bisa lebih tegas bersikap kepada pemerintah Myanmar, karena ini kejahatan luar biasa," ujar Yusril.
