Usul KPK Dibekukan, Henry Yosodiningrat Bantah Ingin Lemahkan KPK

Reporter

Minggu, 10 September 2017 13:25 WIB

Henry Yosodiningrat. TEMPO/Santirta M.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Henry Yosodiningrat, curhat tentang dirinya yang menuai tuduhan miring karena usulnya membekukan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengaku banyak yang menganggapnya mendukung koruptor dan berniat melemahkan KPK.

"Saya sedih dengan berbagai tudingan pada saya." Henry mengirim pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 10 September 2017. Meski ia mengakui mengusulkan pembekuan KPK, Henry membantah berniat melemahkan KPK.
Baca:
Usulan Pembekuan KPK, Saut: Tak Setuju KPK Ada Forum Hukumnya ...
Kalla: Pemerintah Tidak Akan Intervensi Urusan Internal ...

Sebaliknya, Henry mengaku antikorupsi. "Saya antikorupsi.” Buktinya, kata Henry, ia mengaku tidak pernah menjadi advokat bagi tersangka korupsi meski ditawari honor besar. Menurut dia, pernyataannya merupakan pendapat pribadi dan bukan sikap resmi partai ataupun Dewan Perwakilan Rakyat.

“Sebagai aktivis yang ikut mendorong lahirnya KPK dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, saya menginginkan KPK yang bersih," ujar Henry. KPK yang diinginkannya adalah KPK yang berwibawa dan tidak tercemar tindakan penyalahgunaan wewenang sejalan dengan semangat dan ruh reformasi.

Henry menjelaskan kalau KPK dibekukan sementara, pemberantasan korupsi akan terus berjalan. Sambil menata kembali KPK, penegakan hukum untuk sementara dikembalikan ke Polri dan Kejaksaan. "Ini pernyataan saya yang tidak ditulis oleh wartawan," kata dia.

Baca juga:
Doli Kurnia Tidak Berminat Hengkang dari Golkar, Kecuali…
11 Temuan Pansus Hak Angket DPR Soal KPK

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, meralat pernyataan Henry soal pembekuan KPK. Menurut dia, partainya sejak awal bergabung dengan Pansus Hak Angket untuk meningkatkan kinerja KPK.

Ia menegaskan partainya tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK. Rekomendasi yang dipersiapkan PDIP tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi.



AHMAD FAIZ



Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

2 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

6 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

6 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

10 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

13 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

19 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

21 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya