TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise mendukung sejumlah rekomendasi yang dihasilkan komunitas perempuan pekerja transportasi Indonesia. Dia mendengarkan berbagai persoalan kaum pekerja sektor transportasi dalam sebuah seminar di atas Kapal Umsini yang berlayar dari Jakarta ke Surabaya pada 6-7 September 2017.

Seminar yang pertama kalinya diadakan di atas kapal dan melibatkan mitra pekerja perempuan itu diinisiasi oleh Pemerhati Perempuan Pelaut Indonesia atau ILS (Indonesian Lady Seafarers).

“Keterlibatan pekerja perempuan di sektor transportasi baru tercatat pertama kali ketika beberapa bulan yang lalu mereka mengunjungi kantor kami. Dari situ saya menyadari, ternyata banyak perempuan-perempuan hebat di bidang transportasi yang belum banyak dikenal oleh publik,” ujar Yohana seperti dikutip dari siaran pers Humas Kementerian PPPA, Kamis, 7 September 2017.

Baca: Efek Persekusi pada Wanita? Simak Kata Menteri Yohana

Menurut Yohana kesempatan kaum perempuan untuk berkarir di sektor transportasi tak seluas yang dimiliki kaum adam, meskipun sudah tak ada halangan dari segi perundang-undangan. Namun, kata dia, dominasi kaum laki-laki masih terlihat. “Kenyataannya masih ada resistensi dari mereka.”

Yohana mengaku segera menindaklajuti hasil seminar itu dalam bentuk deklarasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dia mendorong agar pengalaman dan persoalan yang dirasakan oleh kaum perempuan pekerja di berbagai sektor transportasi dapat ditularkan ke elemen masyarakat lainnya.

Nakhoda perempuan pertama Kapal Pelni Kapten Kartini yang juga hadir dalam seminar bertajuk ‘Kesetaraan dan Keadilan Pekerja Perempuan di Sektor Trasnportasi’ tersebut membenarkan bahwa masih banyak perusahaan pelayaran yang menolak perempuan.

Simak: Komentar Yohana Soal Penamparan Petugas Bandara Sam Ratulangi

“Saya memang tidak merasakan adanya diskriminasi. Namun, yang terjadi pada adik-adik perempuan pelaut di bawah angkatan kami sekarang, masih banyak perusahaan pelayaran yang tertutup, dalam artian tidak mau menerima kadet atau perwira perempuan,” kata lulusan Akademi Ilmu Pelayaran atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran itu.

Seminar nasional itu menghasilkan empat poin rekomendasi yang kemudian disampaikan sebagai deklarasi. Poin-poin itu ialah menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pekerja transportasi dan memperkuat lembaga yang sudah ada yang berfungsi untuk mengawasi serta menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan pekerja transportasi.

Lihat: Cerita Menteri Yohana Berbicara di Forum Perempuan Afganistan

Selain itu perlu adanya affirmative action (tindakan afirmasi) bagi perempuan pekerja transportasi di Indonesia serta mendorong dilaksanakannya sosialisasi tentang pentingnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan pekerja trasportasi kepada perusahaan transportasi di Indonesia.

YOHANES PASKALIS PAE DALE