Pengungsi Rohingya mengulurkan tangan untuk meminta makanan setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, 6 September 2017. REUTERS/Danish Siddiqui
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI, Syarief Hasan menilai langkah anggota Front Pembela Islam (FPI) yang akan melakukan jihad ke Myanmar tidak tepat. Menurut dia, konflik yang terjadi di Rakhine State dan melibatkan etnis Rohingya itu harus ditanggapi lewat jalur diplomasi.
"Lebih bagus penyelesaian diplomasi diutamakan dulu," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 7 September 2017.
Apalagi, menurut dia, saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan proses diplomasi dan lobi-lobi terhadap otoritas Myanmar. Politisi Partai Demorkat ini pun menilai proses diplomasi tersebut telah berjalan baik.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah berada di Myanmar untuk berdiplomasi dengan otoritas Myanmar. Retno di antaranya telah menemui Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, penasihat pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abuul Hasan Mahmod Ali untuk menangani krisis Rohingya.
Syarief mengatakan proses yang sedang berjalan itu perlu didahulukan daripada jihad. "Saya pikir beri kesempatan dulu kepada pemerintah untuk melakukan melanjutkan lobi-lobinya, untuk menyelesaikan secara baik di Myanmar," kata dia.
Rencana jihad ke Myanmar itu diwacanakan oleh FPI Cabang Kabupaten Klaten. Mereka telah membuka pendaftaran bagi relawan untuk membela etnis Rohingya yang dianiaya oleh rezim militer Myanmar dan ekstrimis Buddha di negara itu. Diperkirakan setiap orang membutuhkan biaya sekitar 20-30 juta untuk biaya perjalanan dan bekal tinggal di sana.
