KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

Reporter

Kamis, 7 September 2017 12:13 WIB

Ilustrasi anak siap masuk sekolah dasar. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang baru saja diteken Presiden Jokowi. Perpres itu dinilai lebih memperhatikan kebutuhan anak, ketimbang Peraturan Menteri Pendidikan tentang Hari Sekolah atau yang dikenal dengan full day school.

“Perpres ini patut diapresiasi karena sangat jelas menekankan pada penguatan pendidikan karakter.” Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyampaikannya dalam rilis yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis, 7 September 2017. Sedangkan kebijakan full day school dinilai lebih menekankan hari sekolah dan lamanya anak belajar di sekolah.

Baca:
Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional
Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

Presiden Joko Widodo menandatangai Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Rabu, 6 September 2017. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu pengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Retno mengatakan Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter menghapus kewajiban sekolah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. “Hal ini jelas didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak,” ujarnya.

KPAI, kata Retno, melihat Pepres ini sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir pihak-pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan full day school. “Pasal 9 dalam Perpres memberikan sekolah pilihan, apakah memilih sekolah lima hari (full day school) atau sekolah enam hari (normal),” ujarnya.

Baca juga:
Novel Dilaporkan ke Polisi Lagi, Taufik Baswedan: Dagelan
Aktivis Protes Penahanan Penolak Tambang Emas ...

Meskipun sekolah dibebaskan untuk memilih, kata Retno, Perpres telah mengatur sejumlah syarat bagi pemberlakuan sekolah lima hari. Mulai dari kecukupan pendidik, dukungan sarana prasarana, dan dukungan kearifan local. “Jadi tidak mudah bagi sekolah menerapkan sekolah lima hari tanpa memenuhi seluruh prasyarat itu,” kata Retno.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mengatakan kebijakan lima hari sekolah tidak mutlak harus diterapkan oleh semua sekolah. “Penerapannya bersifat opsional atau pilihan,” kata Muhadjir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 September 2017.



FAJAR PEBRIANTO



Berita terkait

Manfaatkan Libur Idul Fitri untuk Pengasuhan Maksimal Anak

24 hari lalu

Manfaatkan Libur Idul Fitri untuk Pengasuhan Maksimal Anak

KPAI meminta orang tua memanfaatkan momen libur Idul Fitri untuk memaksimalkan peran pengasuhan yang terbaik bagi anak.

Baca Selengkapnya

Cegah Perang Sarung dengan Mendorong Partisipasi Anak di Kegiatan Ramadan

47 hari lalu

Cegah Perang Sarung dengan Mendorong Partisipasi Anak di Kegiatan Ramadan

KPAI menyarankan partisipasi anak dalam berbagai kegiatan Ramadan demi mencegah terjadinya kekerasan yang melibatkan anak, seperti perang sarung.

Baca Selengkapnya

Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

49 hari lalu

Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

KPAI mengimbau pelbagai lembaga keagamaan, seperti pesantren, lembaga zakat, dan ormas Islam, membantu mengarahkan kegiatan anak selama Ramadan.

Baca Selengkapnya

KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah

53 hari lalu

KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah

Sepanjang awal 2024, KPAI mencatat ada 46 kasus anak mengakhiri hidup akibat kekerasan anak, yang hampir separuhnya terjadi di satuan pendidikan.

Baca Selengkapnya

Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

54 hari lalu

Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

KPAI meminta segera dibentuk Satgas Daerah dan Tim Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Baca Selengkapnya

Ibu Bunuh Anak di Bekasi, KPAI Harap Proses Hukum Tetap Berjalan

56 hari lalu

Ibu Bunuh Anak di Bekasi, KPAI Harap Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi tetapkan ibu kandung bunuh anaknya sendiri di Bekasi sebagai tersangka. KPAI mengambil tindakan cepat.

Baca Selengkapnya

Ibu Bunuh Anak di Bekasi karena Bisikan Gaib, KPAI Minta Gangguan Kejiwaan Jangan Dianggap Aib

56 hari lalu

Ibu Bunuh Anak di Bekasi karena Bisikan Gaib, KPAI Minta Gangguan Kejiwaan Jangan Dianggap Aib

Kasus ibu bunuh anak di Bekasi menambah catatan anak menjadi korban saat diasuh orang dengan gangguan kejiwaan

Baca Selengkapnya

Reaksi Kemenag, KPAI, dan PPPA soal Kasus Dugaan Penganiayaan Santri di Kediri

1 Maret 2024

Reaksi Kemenag, KPAI, dan PPPA soal Kasus Dugaan Penganiayaan Santri di Kediri

Kasus dugaan penganiayaan santri di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur, menuai reaksi dari Kemenag, KPAI, dan PPPA. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

KPAI Akan Lakukan Pengawasan ke Kediri untuk Pastikan Pemenuhan Hak Keluarga Korban Santri yang Tewas Dianiaya Temannya

29 Februari 2024

KPAI Akan Lakukan Pengawasan ke Kediri untuk Pastikan Pemenuhan Hak Keluarga Korban Santri yang Tewas Dianiaya Temannya

KPAI akan melakukan pengawasan ke Kediri bersama tim untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

KPAI Tak Bisa Temui Kapolres Tangsel Soal Bullying di Binus, Kompolnas Bakal Koordinasi dengan Irwasda Polda Metro

28 Februari 2024

KPAI Tak Bisa Temui Kapolres Tangsel Soal Bullying di Binus, Kompolnas Bakal Koordinasi dengan Irwasda Polda Metro

KPAI mengeluh dan gerap atas sikap Kapolres Tangsel yang tak bisa ditemui soal penanganan kasus bullying di Binus School Serpong.

Baca Selengkapnya