Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin, 4 September 2017. Dalam pertemuan itu, Lenis membicarakan tentang keamanan Papua.
"Papua ini kan bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Papua aman berarti Indonesia juga aman. Kalau Indonesia aman berarti Papua juga aman," katanya, Senin, 4 September 2017.
Lenis berharap pembangunan di Papua harus setara seperti di Pulau Jawa. Sebagai Staf Khusus Presiden, dia pun mengaku perlu masukan agar tidak ada perbedaan antara Jawa dan Papua.
Dia tidak ingin terjadi masalah di Papua seperti selama ini. Untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua, Lenis menambahkan, harus dilakukan dengan pendekatan rohani dan adat. Baginya, karakter masyarakat di Papua berbeda. Karena itu, pendekatan dilakukan dengan hati.
"Saya sedang usulkan para aparat di Papua harus dilatih dengan pendekatan adat. Pendekatan adat juga dengan hati," ujarnya.
Lenis mengatakan menjelang tahun pemilihan kepala daerah, pemerintah Papua akan berkoordinasi. Dia menambahkan, koordinasi ini adalah pesan dari Wiranto.
"Menteri Koordinator (Wiranto) minta peningkatan menjelang pilkada di Papua. Kami koordinasikan untuk keamanan di sana. Kami mau angkat konsep pendekatan adat seperti yang saya sampaikan," ucapnya.
Pemprov Papua Barat Apresiasi UU Otonomi Khusus Hingga Persiapkan Keamanan Jelang Pilkada
15 hari lalu
Pemprov Papua Barat Apresiasi UU Otonomi Khusus Hingga Persiapkan Keamanan Jelang Pilkada
Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat, Komite Intelijen Daerah (Kominda), dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk membahas Otonomi Khusus dan antisipasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Papua. Rapat ini dilaksanakan di kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, pada Jumat, 18 Oktober 2024.
