TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terbang menuju Myanmar untuk menemui Penasehat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi guna membahas isu kemanusiaan, Rohingya di Rakhine State. "Keberangkatan saya atas perintah Presiden Jokowi setelah berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar." kata Menteri Retno dalam keterangan pers yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri, Jakarta Minggu 3 September 2017.

BACA: Militer Myanmar Bunuh Kaum Rohingnya Termasuk Bayi

Menurut Retno, dalam pembicaraan itu, disebutkan pertemuan Menteri Retno dengan Aung San Suu Kyi berlangsung sore tadi. Selain dengan Aung San Suu Kyi, Retno direncanakan juga bertemu dengan Panglima Myanmar Jenderal U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Penasehat Keamanan U Thaung Tun.

Dalam pernyataan tertulisnya, Retno menyatakan pemerintah telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Indonesia, meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.

BACA: Bisnis Migas di Myanmar Jadi Salah Satu Pemicu Konflik

Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menteri Retno juga menegaskan terus berkomunikasi dengan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.

"Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani bantuan kemanusiaan" ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, Menlu Retno pada 31 Agustus 2017 meluncurkan Program "Humanitarian Assistance for Sustainable Community"(HASCO) untuk Myanmar.

Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Program itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam empat prioritas bantuan, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas. Nilai bantuan kemanusiaan mencapai dua juta dolar AS yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah diplomasi optimal agar dapat membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Menlu RI aktif berkomunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine pada 1 September 2017.

BACA: Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan segera dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat Myanmar.

"Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia melanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," kata Retno.

Pada tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan dan masukan terkait situasi di Rakhine State dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Retno telah melakukan pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhammadiyah dan KAHMI pada 2 September 2017. Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan perkembangan kasus Rohingya di Rakhine State dan langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah untuk tanggapi situasi di Rakhine State.


MJ FIRMANSYAH.