Catatan Blogger: Tiru Cara Korea Selatan Menjamin Hak PRT

Reporter

Jumat, 1 September 2017 19:17 WIB

Puluhan pekerja rumah tangga (PRT) berunjuk rasa di bawah jalan layang, Makassar, 9 Oktober 2015. Mereka mendesak pihak terkait untuk mengungkap dugaan penganiayaan yang menimpa rekan mereka yang dilakukan majikannya, serta mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT.TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan memiliki cara jitu agar pekerja rumah tangga atau PRT memiliki hak yang sama dengan pekerja lain. “Mereka mengawali penyamaan profesi PRT dengan pekerja lainnya dengan mengubah panggilan PRT,” demikian Umi Qoidah, pendamping PRT di Malang menuliskan pengalamannya selama studi banding di Korea Selatan di Indonesiana pada Jumat, 1 September 2017.


Baca: Aris Budiman Laporkan Novel Baswedan ke Polisi, Begini Respons KPK


Umi bersama 19 orang lainnya terpilih organisasi buruh internasional (ILO) Jakarta mengikuti studi banding ke Korea Selatan pada 19 Agustus lalu. Di negeri ginseng itu, ia berdiskusi dengan para PRT Korea Selatan tentang hak-hak PRT. Di sana, ia dipertemukan dengan Kim Ok-yeon, PRT di Busan, Korea Selatan.


Kepada Umi, Kim menuturkan, ia meminta majikannya agar tidak memanggilnya dengan kata ahjumma atau bibi tapi dipanggil dengan Manager Rumah Tangga. “Kalau dipanggil bibi itu berarti keluarga.”


Baca: Alasan Polisi Cepat Memproses Laporan Aris Budiman Atas Novel


Advertising
Advertising

Selain pengubahan panggilan, Korea Selatan mewajibkan adanya kontrak tertulis yang jelas dan ditandatangani oleh PRT, Koperasi Manager Rumah Tangga, dan majikan.


Selengkapnya, baca di sini.


INDONESIANA| ISTI

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

6 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

44 hari lalu

Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

ILO memperkirakan jika perang Gaza masih berlanjut sampai akhir Maret 2024, maka angka pengangguran bisa tembus 57 persen.

Baca Selengkapnya

Gaza Kehilangan 66 Persen Lapangan Kerja Sejak Invasi Israel

21 Desember 2023

Gaza Kehilangan 66 Persen Lapangan Kerja Sejak Invasi Israel

ILO dan Biro Pusat Statistik Palestina memperkirakan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung telah menghapus setidaknya 66% lapangan kerja di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Hari Disabilitas Internasional: PBB Ajak Rayakan Semangat Kreatif Para Penyandang Disabilitas

7 Desember 2023

Hari Disabilitas Internasional: PBB Ajak Rayakan Semangat Kreatif Para Penyandang Disabilitas

Memperingati Hari Disabilitas Internasional, PBB di Indonesia bekerja sama dengan Bumilangit Entertainment merayakan semangat kreatif para difabel.

Baca Selengkapnya

5 Oktober Diperingati Sebagai Hari Guru Sedunia, Begini Sejarah Penetapannya

5 Oktober 2023

5 Oktober Diperingati Sebagai Hari Guru Sedunia, Begini Sejarah Penetapannya

Hari Guru Sedunia ini dikhususkan sebagai bentuk penghormatan kepada tenaga pendidik di berbagai penjuru dunia.

Baca Selengkapnya

ART Bunuh Majikan di Singapura, Dihukum Penjara Seumur Hidup

16 Juli 2023

ART Bunuh Majikan di Singapura, Dihukum Penjara Seumur Hidup

Seorang pembantu rumah tangga dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan Singapura karena membunuh majikan.

Baca Selengkapnya

Malaysia Nyatakan Tidak Akan Kompromi terkait Isu Kerja Paksa

26 Juni 2023

Malaysia Nyatakan Tidak Akan Kompromi terkait Isu Kerja Paksa

Kementerian Sumber Manusia Malaysia mengintensifkan kegiatan penertiban dalam memberantas berbagai isu buruh termasuk kerja paksa.

Baca Selengkapnya

ILO: Hampir Sepertiga Pekerja Rumah Tangga di Malaysia dalam Kondisi Kerja Paksa

15 Juni 2023

ILO: Hampir Sepertiga Pekerja Rumah Tangga di Malaysia dalam Kondisi Kerja Paksa

ILO mengidentifikasi kondisi seperti jam kerja yang berlebihan, lembur yang tidak dibayar, upah rendah di antara indikator kerja paksa.

Baca Selengkapnya

KSPI Sebut Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam Sidang ILO 2023

9 Juni 2023

KSPI Sebut Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam Sidang ILO 2023

KSPI menyebutkan Omnibus Law UU CIpta Kerja dibahas dalam sidang tahunan ILO pada Kamis, 8 Juni 2023 di Jeneva, Swiss.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Bakal Pidato di Sidang Organisasi Buruh Dunia, Bahas Bahaya UU Cipta Kerja bagi Buruh

25 Mei 2023

Said Iqbal Bakal Pidato di Sidang Organisasi Buruh Dunia, Bahas Bahaya UU Cipta Kerja bagi Buruh

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan mengangkat isu penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law ke sidang ILO Governing Body pada Juni 2023.

Baca Selengkapnya