Ganjar Pranowo Umumkan Nursoleh sebagai Plt Wali Kota Tegal  

Reporter

Kamis, 31 Agustus 2017 22:31 WIB

Warga Tegal didepan Balaikota Tegal usai Walikota Tegal Siti Mashita Soeparno ditangkap KPK. TEMPO/Irsyam Faiz

TEMPO.CO, Tegal - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjuk Wakil Wali Kota Tegal Nursoleh menggantikan Wali Kota Siti Masitha Soeparno yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Nursoleh akan menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Wali Kota Tegal.

“Saya sudah dapat surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk segera menetapkan (Nursoleh). Saya sudah tandatangani SK-nya dan sudah saya serahkan,” kata Ganjar setelah memberi pengarahan kepada ratusan pegawai di gedung Adipura, Kota Tegal, Kamis, 31 Agustus 2017.

Baca: KPK Tahan 3 Tersangka Suap Wali Kota Tegal di 3 Rutan Berbeda

Dengan diserahkannya SK Gubernur tersebut, pada Kamis, 31 Agustus 2017, tugas-tugas wali kota resmi diemban Nursoleh. “Sekarang sudah ada pejabat yang menggantikan,” kata Ganjar.

Ganjar meminta Nursoleh memperbaiki sistem birokrasi. Sebab, menurut Ganjar, di era kepemimpinan Masitha, birokrasi di Pemerintah Kota Tegal semrawut. “Masak empat tahun ada 17 plt (pelaksana tugas), itu kan ngawur,” kata Ganjar.

Simak: Tersangkut OTT Wali Kota Tegal, Amir Mirza Dipecat NasDem

Nursoleh menyatakan siap menjalankan dan memperbaiki sistem yang ada. “Kami mohon dukungan dan doanya agar bisa menjalankan amanah ini,” kata dia.

Sebelumnya, Siti Masitha ditangkap saat berada di rumah dinasnya pada Selasa, 29 Agustus 2017. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK pada Rabu malam, 30 Agustus 2017. Dia diduga menerima suap Rp 5,1 miliar pada periode Januari-Agustus 2017.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

6 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

15 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

15 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya