INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan data tentang kemiskinan perlu divalidasi agar masalahnya dapat diselesaikan dengan tepat.

"Misalkan, suatu keluarga sudah dapat program kemiskinan apa saja, minimal dia harus tersentuh oleh empat program, PKH, KIS, KIP, dan rastra," kata Wagub pada Rakor Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah, di Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (BKPPW) I, Bogor, Rabu, 30 Agustus 2017.

Menurut Demiz, sapaan akrab Wagub, kadang ada satu keluarga di suatu desa yang tak tersentuh empat program tadi. "Jangan sampai ada dobel atau yang dapat (program) terus-terusan. Sementara ada yang tidak pernah dapat sama sekali. Makanya perlu kordinasi dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," ujar Demiz.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jabar periode September 2016 hingga Maret 2017 mencapai 4.168.440 jiwa, naik sekitar 0,6 persen. "Maka perlu koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Itulah sebabnya ada rapat koordinasi ini," kata Demiz.

Balai Pengembangan Analisa Potensi Daerah, kata Demiz, memiliki data detil yang disajikan secara by Name by Addres, sehingga penduduk miskin bisa dipantau secara realtime. Karena itu, seharusnya tidak terjadi salah sasaran dalam memberikan bantuan penanggulangan kemiskinan. "Kita perlu bagaimana melatih tenaga di setiap kabupaten/kota untuk mengupdate, membuka, data tersebut," katanya. (*)