Siti Masitha, Wali Kota dengan Segudang Prestasi Itu Diciduk KPK

Reporter

Rabu, 30 Agustus 2017 12:29 WIB

Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, turut berorasi mendukung nelayan dalam aksi menolak semua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang dinilai menyusahkan nelayan di Tegal, Jawa Tengah, 28 Januari 2015. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Tegal - Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (Siti Masitha) terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa petang, 29 Agustus 2017. Padahal, selama menjabat sebagai wali kota, Siti mendapat sejumlah penghargaan.

Pada 2016 lalu, Siti meraih pengharaan Indonesia Leaders Quality Award. Dia menyabet penghargaan untuk kategori Best Performing Executive of The Year 2016. Penghargaan ini diberikan Indonesia Development Achievement pada akhir September 2016.

Baca juga: OTT Wali Kota Tegal, Adik Siti Masitha dan Sekjen PAN: Mohon Doa

Wali Kota pertama di Tegal ini dianggap memiliki kinerja, dedikasi dan kredibilitas yang bagus, dalam pembangunan Kota Tegal. Penghargaan lainnya yakni Citra Kartini Award pada 2015. Di tahun yang sama, Kota Tegal mengantongi Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk kategori Lalu Lintas Kota Sedang.

Wali Kota lulusan Steigenberger Hotelfachschule, Bad Reichenhall, Muenchen, Jerman itu juga mendapat gelar kehormatan Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) pada 2 Juli 2016. Penghargaan diberikan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat.

Meski Siti kerap meraih penghargaan, pemerintahan kota Tegal dibekap konflik. Siti membebastugaskan belasan kepala dinas yang dianggap tidak sejalan dengannya. Akibatnya, pegawai negeri beberapa kali menggelar unjuk rasa menolak kepemimpinan Siti. Hubungan Siti dengan Wakil Wali Kota Nursholeh pun dikabarkan merenggang.

Siti tidak bersedia memberikan komentar berkaitan dengan kisruh yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. "Ada yang perlu dijawab dan ada yang tidak perlu dijawab. Kalau soal kebijakan pemerintah, pasti akan saya jawab," kata Siti pada 22 April 2015.

Menjelang Pilkada 2018, Siti berniat maju lagi. Dia menggandeng pengusaha asal Sumatera Utara, Amir Mirza. Poster dan baliho Masitha dan Mirza terpampang di setiap sudit kota. Mereka yang mengusung pasangan Ta'Mir yang berarti Masitha Mirza maju mendaftar ke Partai Golkar. Mereka juga ikut penjaringan di Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun petaka muncul. Siti Masitha diciduk KPK pada Selasa petang. Dia dibawa bersama beberapa orang lainnya termasuk pejabat dari RSUD Kardinah Kota Tegal.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ





KPK

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

7 menit lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

20 menit lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

6 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

9 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

11 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

17 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

22 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya