TEMPO Interaktif, Jakarta:Human Right Working Group (HRWG) menilai langkah diplomatik Departemen Luar Negeri dalam penegakan hak asasi Internasional dinilai tidak maksimal. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kurang mendukung.Menurut Koordinator HRWG Rafendi Jamin, ada beberapa kebijakan presiden dari beberapa kasus yang tidak sinergis dengan langkah diplomasi hak asasi manusia internasional pada tahun ini. Padahal Indonesia sudah berhasil menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dan Ketua Dewan Hak Asasi Manusia.Dalam kasus Munir, Presiden dinilai belum berhasil mengungkap dan menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Di luar negeri disampaikan perhatian serius terhadap kasus ini tetapi di dalam negeri tidak menunjukkan keseriusan. Dalam kasus ini diplomasi kita kedodoran, ujar Rafendi dalam jumpa pers catatan akhir tahun, di kantornya, Jumat (29/12).Kasus yang dinilai menonjol dan berpengaruh yakni pengampunan bagi para pelaku pelanggaran HAM di Timor Leste dan pembentukan KKP Timor Leste. Hal yang sama dikhawatirkan terjadi untuk penanganan pelanggaran hak asasi di Papua.Kasus lain yang dinilai mengganjal diplomasi hak asasi yakni penanganan buruh migran. Indonesia dinilai tidak bisa melindungi dan memberikan keamanan bagi para tenaga kerja di negeri asing itu. Diplomasi kita juga gagal untuk melindungi mereka, ujar Rafendi.Selain itu Rafendi juga menyebut kasus kekerasan terhadap kasus suku, agama, ras dan kepercayaan. Padahal pada tahun ini banyak aktivitas diplomasi internasional tentang dialog antar agama . Tetapi realitasnya banyak kekerasan yang mengatasnamakan agama dan kepercayaan dan didiamkan saja, ujarnya.Mereka meminta Presiden untuk tetap konsisten dan taat terhadap diplomasi yang dijalankan. Dia harus meminimalisir intervensi diplomasi internasional untuk kekuasan dan kepentingan sesaat, ujarnya.Selain itu mereka juga meminta agar Presiden menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di tahun mendatang dengan lebih baik. Indikatornya yakni penurunan kekerasan, penyelesaian pelanggaran HAM, tidak adanya jaminan impuniti dan penghentian kekerasan.Untuk kasus Munir, mereka meminta agar dibentuk tim pencari fakta baru yang lebih kuat untuk mengungkap kasus tersebut dan mengumumkan kepada publik. dian yuliastuti