TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional atau PAN menegaskan posisinya tetap dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan sikap ini final.

"Putusan rakernas (rapat kerja nasional) soal koalisi kami konsisten (tetap dukung pemerintah) agar Pak Jokowi dan pak JK sukseskan program-programnya," kata Zulkifli Hasan saat penutupan Rakernas PAN ke III di Hotel Grand Asrilia, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 23 Agustus 2017.

Baca juga:
Analis Politik Ini Sebut 'Dosa' Terbesar PAN di Kabinet Jokowi

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menuturkan pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang banyak membangun infrastruktur di mana-mana. Sementara itu, terkait beberapa kebijakan lain, PAN tetap memberikan kritiknya.

Dalam rakernas ke III ini, PAN mengeluarkan sembilan rekomendasi. Delapan di antaranya mengkritik kondisi masyarakat saat ini dan beberapa kebijakan pemerintah. Pertama, PAN menyoroti kondisi masyarakat yang belakangan ini seolah terpecah belah karena sentimen SARA.

Baca pula:
Kalla: PAN yang Bisa Menarik Menteri, Bukan Amien Rais

"Nilai-nilai Pancasila semakin kabur dan pengamalannya kehilangan arah. Benturan antarkelompok semakin terlihat sangat vulgar," kata Wakil Ketua Umum PAN, Didik J. Rachbini, saat membacakan rekomendasi ini.

Kedua, PAN menilai di bidang sosial dan ekonomi ada kesenjangan di antara masyarakat terkait penguasaan tanah. Sebabnya PAN mendesak pemerintah melakukan reformasi agraria yang memihak pada kepentingan rakyat kecil.

Ketiga, PAN beranggapan saat ini kesejahteraan terpusat di segelintir orang. Sementara itu banyak jutaan rakyat tak berdaya menghadapi persaingan yang liberal. Hal ini dinilai suatu keadaan genting yang memaksa perlu langkah-langkah terobosan dan strategi politik ekonomi yang tepat.

Keempat, PAN menilai sistem perekonomian Indonesia saat ini kapitalis. PAN meminta pemerintah kembali ke sistem ekonomi Pancasila.

Rekomendasi kelima rakernas PAN adalah mendesak pemerintah untuk menerapkan secara konsisten keseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dua hal ini bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, PAN menilai demokrasi saat ini liberal dan digerakkan oleh uang. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi hal ini. "Sehingga dapat memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi kader-kader bangsa terbaik tanpa terkendala oleh modal dan uang," ucap Didik.

Selain itu, rekomendasi ketujuh adalah meminta pemerintah menegakkan hukum secara adil dan transparan. Adapun rekomendasi terakhir, PAN mengkritisi sikap pemerintah yang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang organisasi masyarakat (Perpu Ormas).

PAN memerintahkan fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji perpu ini sebelum mengambil keputusan. "PAN senantiasa mendukung kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin di dalam konstitusi," kata Didik.

Zulkifli Hasan menegaskan rekomendasi ini tidak serta merta ditujukan untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi - JK. "Ini masukan unuk kita semua," ujarnya.

AHMAD FAIZ