Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tampak hadir dalam acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018 dimulai. Senayan, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya usulan anggaran gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat (gedung baru DPR) tidak hanya kali ini saja. Tetapi sudah sejak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Menteri Keuangan Sri Mulyani menunggu reaksi dari masyarakat atas usulan anggaran dari dewan itu.
"Setiap kali dianggarkan, masyarakat beraksi. Waktu itu kemudian tidak jadi. Jadi waktu kami berkomunikasi dengan DPR saya hanya menyampaikan bahwa tolong komunikasikan ke masyarakat. Pendapatnya bagaimana seperti apa terhadap (usulan anggaran) dewan," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan usai memberi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Rabu, 23 Agustus 2017.
Menteri Sri Mulyani menyatakan, pihaknya di APBN memasukkan beberapa anggaran yang merupakan usulan dari dewan. Dan tentu ini merupakan hal yang akan di bahas APBN 2018.
Dia mengaku memang ada alokasi anggaran untuk gedung DPR. Ia menambahkan, dewan punya hak budjet juga, oleh karena itu pilihan-pilihan yang dilakukan dewan untuk mengusulkan berbagai macam pengeluaran yang harus ditampung itu merupakan refleksi hak budjet DPR.
"Kalau ada di dalam anggaran, dan sudah terlanjur dianggarkan lalu tidak jadi dilakukan, seperti 2015, menyebabkan kita harus mencadangkan dan tidak jadi," demikian Sri Mulyani.
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi
1 hari lalu
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.
